Urgensi hak recall dalam perspektif teori demokrasi deliberatif Jurgen Habermas

Hak recall partai politik merupakan mekanisme pemberhentian atau penarikan kembali anggota parlemen (DPR/DPRD) oleh organisasi partai politik pengusung dalam berlangsungnya masa jabatan. Adanya recall merupakan instrumen politik hukum sebagai upaya kontrol terhadap anggota legislatif yang melakukan pelanggaran tertentu, dapat dibuktikan dan memenuhi unsur-unsur recall. Hal ini kemudian menjadi latar belakang penulis mengangkat judul “Urgensi Hak Recall Dalam Perspektif Teori Demokrasi Deliberatif Jurgen Habermas”.Fokus dalam penelitian ini adalah menganalisis dan mengetahui regulasi hak recall yang menimbulkan perdebatan. Didukung dengan adanya undang-undang No. 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik dan juga Undang-undang No. 2 tahun 2018 perubahan kedua atas Undang-undang No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. Keadaan tersebut menjadikan dominasi partai politik lebih berperan dalam melakukan recall. Padahal secara politik legislatif terpilih yang menduduki kursi parlemen berdasarkan mekanisme pemilihan umum dan legitimasi langsung dari suara rakyat, bukan dari suara partai politik. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif, melalui pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan teoritik (theory approach). Kesimpulan dalam penelitian ini menjawab hakikat dari demokrasi yang sesungguhnya yaitu mengembalikan seluruh unsur kebijakan politik atas kehendak dan kepentingan rakyat. Untuk menguatkan keterhubungan antara wakil rakyat dengan konstituen dan juga memperkuat prinsip akuntabilitas, maka diperlukan adanya ikatan institusional yang tersedia dengan baik, hal ini bisa tercapai dengan menciptakan mekanisme recall berlandaskan usulan atau kehendak rakyat secara (deliberatif) dengan memberikan ruang khusus (ruang publik) bukan atas kehendak partai pengusung, sehingga hakikat dari kedaulatan rakyat berasaskan demokrasi sepenuhnya bisa tercapai. Dengan demikian pemilih (konstituen) yang tidak puas terhadap kinerja wakilnya mempunyai hak dan keterlibatan dalam mengusulkan pergantian atau pemberhentian berdasarkan kehendak rakyat pemilih