KESELARASAN PERAN POSBAKUM (POS BANTUAN HUKUM) DI PENGADILAN AGAMA SIDOARJO DENGAN PERUNDANG - UNDANGAN

Skripsi ini adalah tulisan yang nantinya diharapkan mampu menjawab pertanyaan bagaimanakah peran POSBAKUM Pengadilan Agama Sidoarjo dan bagaimanakah pelaksanaan kegiatan POSBAKUM DI Pegadilan Agama Sidoarjo menurut perundang – undangan yang berlaku.
Data penelitian dihimpun dengan menggunakan teknik studi dokumentasi berupa dokumen dan hasil wawancara. Selanjutnya data yang telah dihimpun dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu suatu metode yang menggambarkan dan menafsirkan data yang telah terkumpul dengan menggunakan pola pikir deduktif, yaitu berangkat dari hal-hal yang bersifat umum yakni penjabaran peran POSBAKUM di Pengadilan Agama Sidoarjo, dan menyelaraskan dengan perundang – undangan yang mengatur dari kinerja POSBAKUM itu sendiri, selanjutnya dianalisis dan ditarik kesimpulan yaitu tentang keselarasan peran POSBAKUM di Pengadilan Agama Sidoarjo dengan perundang - undangan.
Penelitihan ini menunjukkan bahwa POSBAKUM pengadilan Agama Sidoarjo memiliki peran atau tugas tesendiri di Pengadilan Agama Sidoarjo berserta program kerjanya. Dikarenakan tidak semua jenis pemberian bantuan hukum dapat diberikan oleh petugas dari POSBAKUM Pengadilan Agama Sidoarjo. Selain itu juga terdapat hal hal yang harus dilakukan oleh petugas POSBAKUM dalam menjalankan tugasnya. Sehingga semua apa yang dicanangkan dapat berjalan dengan lancar.
Dalam penenilitihan ini dapat disimpulkan bahwa kinerja dari POSBAKUM memang sejalan dengan perundang - undangan yang berlaku. Alasan keselarasan tersebut dibuktikan dengan kesamaan antara data yang diperoleh dari penelitihan kepada pihak POSBAKUM dan Pengadilan Agama dengan data yang didapat dari perundan – undangan yang mengaturnya.
Dari analisis di atas, kiranya Pengadilan Agama dan LBH Sunan Ampel saling mengkaji ulang kerja sama mengenai pelaksanaan POSBAKUM di ranah Pengadilan Agama Sidoarjo. Penulis juga mengatakan seyogyanya jika menambah jumlah berkas perkara yang bisa di arakan melalui jalur POSBAKUM dalam perihal pembuatan surat gugatan