Penolakan penggunaan prosedur mediasi dalam perkara pembatalan perkawinan: studi kasus Putusan PA Gresik No.0413/Pdt.G/2011/PA.Gs

Permasalahan yang dibahas di dalamnya adalah bagaimana pertimbangan hakim tentang kedudukan Peraturan Mahkamah Agung Mediasi dalam perkara pembatalan perkawinan, kriteria penyelesaian perkara pembatalan perkawinan yang mewajibkan adanya prosedur mediasi serta bagaimana analisis terhadap kedudukan PERMA nomor 1 tahun 2008 tentang Mediasi dalam putusan PA Gresik nomor 0413/Pdt.G/2011/P A.Gs. Untuk menjawab permasalahan di atas, penulis melakukan penelitian langsung dengan menggunakan teknik pengumpulan data dokumenter dan wawancara dengan Hakim yang ada di lingkungan Pengadilan Agama Gresik. Setelah data terkumpul selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analitis melalui pola pikir deduktif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pertimbangan hakim tidak menggunakan mediasi dalam perkara pembatalan perkawinan karena PERMA nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tersebut merupakan impelmentasi dari pasal 130 HIR dan 154 Rbg. Dalam perkara pembatalan perkawinan, peraturan yang digunakan untuk masalah mediasi ialah K.MA/032/SK/IV /2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, yaitu perkara tersebut tidak wajib melakukan prosedur mediasi. Hal itu disebabkan karena perkara tersebut menyangkut legalitas hukum. Pengecualian dalam hal ini, ialah jika pembatalan perkawinan tersebut merupakan pembatalan perkawinan yang relatif dan telah melewati batas kewajiban untuk membatalkan perkawinan. Untuk kasus pembatalan perkawinan di PA Gresik No.0413/Pdt.G/201 l/PA.Gs, perkara ini merupakan perkara perkawinan yang berhubungan dengan legalitas hukum, yaitu adanya poligami ilegal dan pemberian identitas yang salah dalam perkawinannya. Maka pembatalan perkawinan disini, tidak perlu menggunakan prosedur mediasi.