Tinjauan hukum Islam terhadap sistem Pemilu dalam UU No.1 Tahun 1985

Salah satu diantara beberapa syarat diakuinya keberadaan suatu negara adalah adanya organisasi yang berbentuk pemerintahan yang berkuasa dan berdaulat, menjamin dan melindungi rakyat atau masyarakat yang mendiami daerah atau wilayah tertentu. Dengan demikian keberadaan suatu negara dalam pemerintahan bersifat mutlak harus adanya. Sebagai suatu lembaga yang mempunyai kedaulatan penuh dalam suatu negara, pemerintah mempunyai peranan yang sangat besar terhadap pertumbuhan dan perkembangan suatu negara. Rumusan masalah yang ada dalam pembahasan ini adalah 1). Bagaimana sistem pemilu dalam undang undang nomer 1 tahun 1985 dilaksanakan? 2). Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap sistem pemilu dalam undang undang nomer 1 tahun 1985? Dalam pembahasan ini dilakukan analisis lanjutan secara secara kualitatif, adapun metode yang digunakan adalah dengan menggunakan metode induktif, metode deduktif dan metode komperatif. Metode induktif yaitu cara penyajian dimulai dari fakta fakta yang bersifat khusus dari hasil riset dan terakhir diambil dari simpulan yang bersifat umum. Metode deduktif yaitu penyajiannya dimulai dari teori teori, dalil dalil, generalisasi generalisasi dan selanjutnya dikemukakan fakta fakta yang bersifat khusus dari hasil riset dan akhirnya ditarik simpulan yang bersifat umum. Metode komparatif yaitu membandingkan sistem sistem pemilihan umum dalam pemilu menurut UU No. 1 Tahun 1985 dengan sistem pemilihan dalam islam. Kesimpulan yang diambil dari pembahasan ini adalah menurut undang undang pemilihan umum Nomer 1 Tahun 1985 Indonesia menganut sistem perwakilan berimbang (proporsional). Menurut hukum islam, sistem pemilihan proporsional tersebut dapat dibenarkan dan boleh, karena pada dasarnya juga menghendaki kemudahan bagi umat. Meskipun islam tidak menentukan model baku tentang sistem pemilihan yang mencerminkan prinsip keikutsertaan masyarakat sebagai prinsip musyawarah, tapi syari'at telah menetapkan prinsip dasarnya bahwa kekuasaan yang diberikan kepada umat ini adalah tidak boleh keluar dari semangat atau jiwa itu sendiri, yaitu menciptakan kemaslahatan umat, dengan ketentuan bahwa pertimbangan untuk mempermudah rakyat dalam menentukan pilihannya tidak dicampuri oleh maksud maksud tertentu yang dapat merugikan masyarakat umum.