TINJAUAN FIQH JINAYAH TERHADAP PERATURAN DAERAH NO 18 TAHUN 2004 TENTANG LARANGAN PELACURAN (TEMPAT GEMERLAP MALAM) DI KABUPATEN PAMEKASAN

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan tentang “Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Peraturan Daerah No 18 Tahun 2004 Tentang Larangan Pelacuran (Tempat Gemerlap Malam) Di Kabupaten Pamekasan”. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan mengenai bagaimana aplikasi PERDA No 18 Tahun 2004 Tentang Larangan Pelacuran (tempat gemerlap malam) di Kabupaten Pamekasan? dan bagaimana tinjauan fiqh Jinayah terhadap aplikasi PERDA No 18 Tahun 2004 Tentang Larangan Pelacuran (tempat gemerlap malam) di Kabupaten Pamekasan?.
Data penelitian ini diperoleh dari Perda Kabupaten Pamekasan yang menjadi obyek penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi dan wawancara yang kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif-analisis, yaitu memaparkan atau menjelaskan data-data yang diperoleh dan selanjutnya dianalisis dengan metode deduktif, dimulai dari hal-hal yang bersifat umum, yaitu meninjau peraturan yang terdapat dalam fiqh jina
Pengakuan keberhasilan menyatakan bahwa dalam Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Larangan Pelacuran di Kabupaten Pamekasan diberlakukan bagi seluruh masyarakat pamekasan tanpa terkecuali, baik masyarakat Kabupaten pamekasan maupun masyarakat di luar Kabupaten Pamekasan yang melakukan pelacuran. Di samping itu, tindak pidana terkait dengan larangan tersebut. Kabupaten Pamekasan diberikan bagi seluruh orang yang berhubungan dengan Perda tersebut, baik masyarakat pamekasan sendiri maupun masyarakat pendatang yang ada di Kabupaten Pamekasan. Karena Kabupaten Pamekasan merupakan satu-satunya yang melarang tentang peraturan pelacuran.
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa aplikasi Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Larangan Pelacuran di Kabupaten Pamekasan menurut tinjauan fiqh Jinamengedepankan asas kemaslahatan bagi masyarakat, dan merupakan upaya pemerintah untuk menghindaran masyarakat Pamekasan dari kemudaratan dan segala bahaya dari dampak pelacuran, dan sebagai upaya menciptakan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat atau sumber daya di Kabupaten Pamekasan.