KEWENANGAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM PENYIDIKAN KASUS KORUPSI MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NO. 43 TAHUN 2012 DALAM TINJAUAN FIQIH MURAFA’AT

Skripsi ini adalah hasil penelitian studi pustaka dengan judul: “Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Penyidikan Kasus Korupsi Menurut Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2012 dalam Tinjauan Fiqih Murafa’at”. Skripsi ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan: 1. Bagaimanakah kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam penyidikan kasus korupsi menurut Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2012 ? dan 2. Bagaimanakah tinjauan fiqih murafa’at terhadap kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam kasus korupsi menurut PP. No. 43 Tahun 2012 ?
Data penelitian ini dihimpun melalui teknis bibleografi, yakni mengkaji literatur terkait dengan tema kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam penyidikan kasus korupsi menurut PP. No. 43 Tahun 2012 dalam tinjauan fiqih murafa’at yang selanjutnya data dianalisis berdasarkan norma-norma yang sesuai dengan hukum acara peradilan Islam dengan menggunakan metode deskriptif verifikatif, yaitu kajian perundang-undangan terhadap kewenangan penyidikan Pegawai Negeri Sipil dalam proses pembuktian penyidikan kasus korupsi menurut Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2012 dalam tinjauan fiqih murafa’at.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana yang diatur dalam PP. No. 43 Tahun 2012 mempunyai persamaan dengan al-Muhtasib dalam hal kewenangan dan tugas untuk mengawasi berlakunya undang-undang dan menjaga ketertiban umum. Selain itu dalam sistem pembuktian Hukum Acara Pidana Islam dan Hukum Acara Peradilan Tindak Korupsi (Tipikor) ada persamaan dalam hal pembuktian, yaitu bukti dibebankan pada pihak penggugat.
Penulis merekomendasikan kepada aparat penegak hukum, khususnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada Komisi Pemberantasan Korupsi agar lebih serius dalam menangani perkara korupsi dan menggunakan sistem pembuktian terbalik pada delik gratifikasi dari pada menggunakan metode biasa. Hal ini dimaksudkan agar anggaran negara yang dikorupsi dapat dikembalikan pada negara.