PERSPEKTIF SIYASAH SYAR’IYYAH ATAS PEMBERIAN GRASI TERHADAP NARAPIDANA TRANSNASIONAL : STUDI ANALISIS KEPPRES NO. 22/ GRASI/ TAHUN 2012

Skripsi dengan judul: Perspektif Siyasah Syariyyah Atas Pemberian Grasi Terhadap Narapidana Transnasional; Studi Analisis Keppres No. 22/ Grasi/ Tahun 2012 ini adalah merupakan suatu pengkajian dari hasil penelitian kepustakaan (bibliographic research ) untuk menemukan jawaban atas pertanyaan dari bagaimana implementasi pemberian grasi terhadap narapidana transnasional berdasarkan Keppres No. 22/ G/ tahun 2012? dan bagaimanakah perspektif siyasah syar‘iyyah atas implementasi pemberian grasi terhadap narapidana transnasional tersebut?.
Dalam penelitian skripsi ini penulis menggunakan metode analisis deskriptif dengan menghimpun dan mendeskripsikan data-data berupa undang-undang, buku-buku dan literatur-literatur terkait pemberian grasi terhadap narapidana narkoba transnasional yang dikabulkan Presiden melalui Keppres Nomor 22/ G/ Tahun 2012, kemudian dilakukan analisis deduktif atas pemberian grasi terhadap narapidana narkoba ini menurut siyasah syar‘iyyah.
Dari hasil penelitian penulis, terlepas dari ada tidaknya masalah politis, bahwa dasar hukum pemberian grasi yang diberikan oleh Presiden terhadap narapidana narkoba transnasional tersebut, memang telah sesuai sebagaimana yang telah diamanatkan kewenangannya oleh konstitusi kepada Presiden selaku kepala negara juga selaku kepala pemerintahan dalam Pasal 14 ayat (1) bahwa ‚Presiden memberikan grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung‛, namun perlu diketahui bahwa pertimbangan dari Mahkamah Agung dalam penyertaan setiap grasi yang masuk ke Presiden adalah wajib secara defacto, namun tidak mengikat secara substansial nya dalam mempengaruhi keputusan yang akan diberikan Presiden. Dan sebagaimana yang telah diatur di dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2002 dan perubahannya Undang-Undang No. 5 Tahun 2010 Tentang Grasi, di dalam tiap pasalnya yang ada, tidak diketemukan satu pasalpun yang membatasi dari jenis-jenis tindak pidana apa saja yang tidak boleh diberikan grasi apa itu pidana biasa atau pidana yang terkategorikan khusus atau luar biasa (extra ordinary crime) khususnya yang berkaitan dengan narkoba.
Dalam siyasah syar‘iyyah telah dikenal adanya pemaafan yang disebut al-‘afwu atau al-syafa‘at, namun pemaafan tersebut tidak hanya dapat diberikan oleh penguasa, namun bisa juga diberikan oleh korban atau walinya (dalam masalah sanksi yang berkaitan sesama hamba). Dan bagi Penguasa, diskresi maupun hak kewenangan memaafkan merupakan bagian dari kebijakan ulil amri dan wakil-wakil rakyat yang diakui, sesuai prinsip kaidah fiqh tasarruf al-imam ‘ala al-ra‘iyyah manutun bi al-maslahah.
Namun demikian, sebelum memberikan grasi terutama terhadap narapidana narkoba transnasional yang nyata dan jelas telah membawa dampak bahaya yang buruk pada generasi bangsa, sepatutnya Presiden harus mempertimbangkan rasa keadilan yang hakiki. Tidak hanya keadilan bagi terpidana, melainkan juga keadilan bagi rakyat Indonesia sebagai korban dari dampak bahaya narkoba.