TINJAUAN FIQH SIYASAH DAN SISTEM DEMOKRASI ATAS PENETAPAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAEARAH ISTIMEWA YOGYAKARTA : DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Skripsi dengan judul Tinjauan Fiqh Siyasah dan Sistem Demokrasi atas Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Daearah Istimewa Yogyakarta (Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta) dengan rumusan masalah Bagaimana Tinjauan fiqh siyasah terhadap penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta serta Bagaimana tinjauan sistem demokrasi terhadap penetepan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Ini merupakan hasil penelitian kepustakaan (bibliographic research) dengan menggunakan metode pendekatan deskriptif analitis yaitu menghimpun dan mendeskripsikan data-data yang berupa Undang-Undang, buku-buku dan literatur-literatur yang representatif dan relevan.
Dalam penelitian penulis menemukan bahwa dalam fiqh siyasah dan praktik kenegaraan yang diterapkan Rasulullah dan para sahabatnya dalam memilih dan menetapakan Gubernur atau pejabat pembantunya tidak dilakukan dengan sistem pemilihan tetapi dengan penetapan, tetapi juga tidak berdasarkan pada sistem turun-temurun, melainkan selalu mengedepankan kemampuan dan profesionalitas, Rasulullah dan para sahabat selalu selektif dalam memilih dan menetapkan pejabat pembantunya, sehingga tidak menutup kemungkinan untuk semua orang yang mempunyai kemampuan untuk bisa terpilih atau menduduki jabatan-jabatan tertentu.
Begitu juga dalam sistem demokrasi dalam memilih Gubernur dan Wakil Gubernur dilakukan dengan proses pemilihan atau Pilkada langsung. Hal ini berbeda dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta memberikan dasar konstitusional dalam menetapkan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta adalah bertahta sebagai Sultan dan untuk Wakil Gubernur adalah Adipati Paku Alam. Namun dalam hal suksesi Gubernur DIY terdapat pengecualian karena pada dasarnya keistimewaan DIY telah ada sejak Indonesia belum merdeka dan dijamin oleh konstitusi.
Penetapan langsung Sultan dan Paku Alam dimaksudkan untuk penghargaan konstitusi terhadap keragaman adat-istiadat dan budaya antar masyarakat daerah yang berbeda-beda, oleh karena penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY secara langsung harus disikapi secara bijak oleh semua kalangan.