TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP KEWENANGAN BADAN INTELIJEN NEGARA DALAM MELAKUKAN PENYADAPAN DAN PENGGALIAN INFORMASI MENURUT UU NO. 17 TAHUN 2011 TENTANG INTELIJEN NEGARA

Skripsi dengan judul “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kewenangan Badan Intelijen Negara Dalam Melakukan Penyadapan dan Penggalian Informasi Menurut UU No. 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara” adalah hasil penelitian studi pustaka (bibliographic research) yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang kewenangan Badan Intelijen Negara dalam melakukan penyadapan dan penggalian informasi, serta tinjauan fiqh siyasah menurut UU No. 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.
Data penelitian ini dihimpun dari beberapa literatur terkait selanjutnya dianalisis berdasarkan kajian yang sesuai dengan fiqh siyasah dengan menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu mendeskripsikan kewenangan Badan Intelijen Negara dalam melakukan penyadapan dan penggalian informasi menurut UU No. 17 tahun 2011 tentang Intelijen Negara, kemudian dianalisis dengan cara mendeskripsikan data tersebut menurut Fiqh Siyasah. Selanjutnya menggunakan pola pikir deduktif dengan mengemukakan pemaparan umum tentang Kewenangan Badan Intelijen Negara dalam melakukan penyadapan dan penggalian informasi menurut UU No. 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara. Selanjutnya ditarik kesimpulan yang bersifat khusus menurut Fiqh Siyasah.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Badan Intelijen Negara Menurut UU No. 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen berwenangan untuk melakukan penyadapan, pemeriksaan aliran dana, dan penggalian informasi terhadap sasaran yang mengancam kepentingan dan keamanan nasional, meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, dan sektor kehidupan masyarakat lainnya, termasuk pangan, energi, sumberdaya alam, dan lingkungan hidup dan atau kegiatan terorisme, separatisme, spionase dan sabotase yang mengancam keselamatan, keamanan, dan kedaulatan nasional, termasuk yang sedang menjalani proses hukum.
Badan Intelijen Negara dalam melakukan penyadapan dan penggalian informasi seperti yang dijelaskan pada UU No. 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara menurut fiqh siyasah aktivitas intelijen (penyadapan dan penggalian informasi) tersebut harus dilakukan dengan tujuan untuk menjaga keamanan dan stabilitas Negara. Negara wajib memiliki badan intelijen, namun pembentukan dan pelaksanaan tugasnya ditujukan untuk mengawasi musuh yaitu negara-negara kafir, baik negaranya maupun warga negaranya yang sedang berkunjung ke dalam negeri.
Penulis menyarankan kepada pejabat penyelenggara negara, khususnya Badan Intelijen Negara agar melaksanakan kewenangannya sesuai dengan norma-norma dalam perundang-undangan agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan dalam melakukan penyadapan dan penggalian informasi.