Mawardi, M. Ilyas (2014) ANALISIS FATWA DSN-MUI NOMOR 25/III/2002 TERHADAP PENETAPAN UJRAH DALAM AKAD RAHN DI BMT UGT SIDOGIRI CABANG WARU SIDOARJO. ['eprint_fieldopt_thesis_type_undergraduate' not defined] thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.
Cover.pdf
Download (1MB) | Preview
Abstrak.pdf
Download (282kB) | Preview
Daftar isi.pdf
Download (413kB) | Preview
Bab 1.pdf
Download (270kB) | Preview
Bab 2.pdf
Download (519kB) | Preview
Bab 3.pdf
Download (87kB) | Preview
Bab 4.pdf
Download (258kB) | Preview
Bab 5.pdf
Download (23kB) | Preview
Daftar pustaka.pdf
Download (30kB) | Preview
Abstract
Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan dengan judul “Analisis Fatwa DSN-MUI NOMOR 25/III/2002 terhadap penetapan ujrah dalam akad rahn di BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo”. Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan untuk menjawab pertanyaan, 1) Bagaimana aplikasi penetapan ujrah dalam akad rahn di BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo? 2) Bagaimana Analisis fatwa DSN-MUI NOMOR 25/III/2002 terhadap penetapan ujrah dalam akad rahn di BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo?.
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik wawancara, telaah dokumen, dan observasi, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif, dengan pola pikir deduktif, yakni teori-teori tentang rahn, ijarah, dan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) yang bersifat umum kemudian dikaitkan dengan fakta di lapangan tentang fatwa DSN-MUI NOMOR 25/III/2002 terhadap penetapan ujrah dalam akad rahn di BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo yang bersifat khusus.
Dari hasil penelitian, penulis menyimpulkan Aplikasi penetapan ujrah dalam akad rahn di BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo yakni penetapan ujrah melalui dua akad yakni akad rahn dan ijarah. Prosedur pelaksanaan akad keduanya adalah sebagai berikut: Rahin (nasabah) mendatangi murtahin (BMT) sambil menyerahkan marhun (barang jaminan) kemudian barang akan ditaksir. Akibat dari ini maka rahin akan dikenai biaya administrasi. Kemudian rahin menandatangani perjanjian atau akad rahn setelah itu untuk menitipkan barang gadaiannya rahin harus melaksanakan akad ijarah (akad untuk sewa tempat), akibatnya akan timbul ujrah. Dalam hal ini berarti nasabah harus melaksanakan dua rentetan akad. Dan kemudian Aplikasi penetapan ujrah yang dilaksanakan di BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo. Penetapan ujrah yang diterapkan di BMT tidak sesuai dengan Fatwa DSN-MUI NO: 25/DSN-MUI/III/2002 karena penetapan ujrah ditentukan dari jumlah pinjaman nasabah, sedangkan yang membedakan perbedaan tarif adalah adanya diskon yang diberikan kepada nasabah karena mengajukan pinjaman yang lebih kecil. Penentuan diskon pun ditentukan dari ujrah atau biaya ijarah yang dikenakan pada nasabah. Diskon ini dihitung sesuai prosentase nilai taksiran jumlah pinjaman nasabah.
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis di BMT UGT Sido-giri Cabang Waru Sidoarjo, penulis dapat memberikan saran supaya pemberitahuan kepada nasabah tentang tarif diskon ijarah dengan perhitungan yang rinci sehingga nasabah mengetahui adanya diskon yang diterapkan pihak BMT. Kemudian Pemberian diskon di BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo hendaknya diperjanjikan dan ditandatangani kedua belah pihak (nasabah dan pihak pegadaian) dan hendaknya ditulis jelas antara tarif ijarah (sewa tempat) dan diskon.
| Item Type: | Thesis (['eprint_fieldopt_thesis_type_undergraduate' not defined]) |
|---|---|
| Additional Information: | Muh. Sholehuddin |
| Uncontrolled Keywords: | Fatwa; Mui; Penetapan Ujrah; Akad Rahn |
| Subjects: | Hukum Islam |
| Divisions: | Fakultas Syariah dan Hukum > Hukum Ekonomi Syariah |
| Depositing User: | Editor : Abdun Nashir------ Information------library.uinsby.ac.id |
| Date Deposited: | 17 Feb 2015 06:51 |
| Last Modified: | 17 Feb 2015 06:51 |
| URI: | http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/917 |
