Studi Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo nomor 560/Pid.B/2014/PN.SDA terhadap kasus kematian dalam peristiwa pembunuhan dalam Kajian Fiqih Jinayah dan KUHP

Penelitian ini merupakan hasil studi kasus dengan judul : “Studi Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 560/PID.B/2014/PN.Sda Terhadap Kasus Kematian Dalam Peristiwa Pembunuhan Menurut Fiqih Jinayah dan KUHP”. Penelitian ini ditujukan untuk menjawab rumusan masalah, yaitu : Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo dalam kasus kematian dalam peristiwa pembunuhan dan Bagaimana analisis fiqih jinayah dan KUHP terhadap putusan Hakim Sidoarjo dalam kasus kematian dalam peristiwa pembunuhan.Data penelitian dihimpun melalui beberapa literatur terkait seperti perundang-undangan KUHP, putusan pengadilan negeri sidoarjo Nomor 560/PID.B/2014/PN.Sda, buku-buku dan jurnal hukum yang dinilai relevan dengan permasalahn yang dibahas dan selanjutnya dianalisis dengan teknik diskriptif-analisis, yaitu mendiskripsikan Studi Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 560/PID.B/2014/PN.Sda Terhadap Kasus Kematian Dalam Peristiwa Pembunuhan. Selanjutnya dianalisis dari sudut pandang hukum pidana di Indonesia dan Fiqih Jinayah. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa putusan oleh hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, terdapat beberapa bukti dan fakta keterangan saksi yang seharusnya dapat dijadikan pertimbangan Hakim kembali dalam menjatuhkan sebuah putusan tersebut. Meski dalam fakta tersebut, terdapat indikasi yang menyatakan terdakwa melakukan perlawanan, menangkis atas serangan korban yang berulang-ulang dan berebut senjata pelaku sehingga terjadi perkelahian dan mengakibatkan hilangnya nyawa korban. Berdasarkan fakta persidangan Hakim memutuskan pelaku ditindak pidana pembunuhan yang mengakibatkan hilangnya nyawa korban meski pelaku melakukan pembelaan diri.Berdasrkan kesimpulaan diatas, dapat kita pahami bahwa pada dasarnya tujuan semua hakim pengadilan negeri adalah untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan seperti halnya tujuan pengadilan negeri sidoarjo tingkat pertama adlah untuk memberikan keadilan mengenai perdata dan pidana. Maka dari itu, disarankan bagi para legislator dan penegak hukum agar dapat memasukkan dua unsur penting dalam perundang-undangan atau putusan-putusannya, yakni kepastian hukum dan keadilan demi tercapainya cita-cita hukum. Adapun semua pihak baik pemerintah, ulama, masyarakat maupun dunia internasional hendaknya berpartisipasi aktif dalam mencegah segala tindak kejahatan, khususnya tindak pidana pembunuhan.