Perluasan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam penataan pemilu melalui putusan nomor 135/PUU-XXII/2024

Penataan sistem pemilu menjadi elemen strategis dalam menjaga kualitas demokrasi serta mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berlandaskan prinsip keadilan konstitusional. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 mengenai pemisahan pemilu nasional dan pemilu daerah menimbulkan perdebatan mengenai batas kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Putusan tersebut dinilai tidak hanya membatalkan norma yang diuji, tetapi juga membentuk pengaturan baru terkait desain penyelenggaraan pemilu. Kondisi ini memunculkan persoalan hukum mengenai bentuk perluasan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam penyelenggaraan pemilu melalui Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 serta pandangan Siyasah Qadha`iyyah terhadap perluasan kewenangan Mahkamah Konstitusi tersebut.