Sanksi terhadap tindak pidana penggunaan narkotika oleh anak dalam perspektif hukum pidana positif dan hukum pidana Islam: studi putusan Nomor: 02/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Crp

Permasalahan penyalahgunaan narkotika yang melibatkan anak sebagai pelaku kejahatan menimbulkan keprihatinan mendalam dalam masyarakat dan dunia hukum. Anak yang seharusnya mendapat perlindungan dan pembinaan justru terjerumus dalam tindak pidana yang berbahaya bagi masa depannya. Skripsi ini membahas sanksi pidana terhadap anak pelaku penyalahgunaan narkotika dalam putusan nomor 02/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Crp ditinjau dari dua perspektif, yaitu hukum pidana positif dan hukum pidana Islam. Adapun rumusan masalah yang dikaji meliputi bagaimana penerapan sanksi pidana dalam putusan nomor 02/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Crp menurut hukum positif, serta bagaimana pandangan hukum pidana Islam terhadap kejahatan narkotika yang dilakukan oleh anak dalam putusan nomor 02/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Crp. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan kasus (case approach). Data diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi putusan pengadilan peraturan perundang-undangan, buku dan jurnal. Data yang terkumpul dianalisis secara deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Putusan Nomor 02/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Crp, hakim menjatuhkan sanksi kepada Anak pelaku tindak pidana narkotika berupa pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) selama Tiga Tahun Enam Bulan. Berdasarkan Undang. Hal tersebut berdasarkan pertimbangan hukum hakim yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dengan mempertimbangkan aspek keadilan restoratif dan perlindungan anak. Dari perspektif hukum pidana positif, putusan ini sudah selaras dengan ketentuan dalam Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku di Indonesia. Sementara itu, dalam perspektif hukum pidana Islam putusan tersebut sudah sesuai karena tindakan penyalahgunaan narkotika oleh anak tetap dipandang sebagai perbuatan haram yang harus diberi sanksi. Pembinaan yang diberikan kepada Anak pelaku tindak pidana Narkotika telah sesuai dengan konsep ta’zir. Berdasarkan temuan tersebut, disarankan agar aparat penegak hukum lebih mengedepankan pendekatan rehabilitatif dan edukatif dalam menangani anak yang terlibat tindak pidana narkotika. Dalam konteks hukum Islam, perlu adanya ijtihad kontemporer yang mempertimbangkan kondisi sosial dan psikologis anak agar penjatuhan sanksi tetap sejalan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan. Selain itu, upaya preventif melalui pendidikan agama dan keluarga perlu diperkuat guna mencegah anak terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika.