Analisis hukum Islam dan hukum positif terhadap pernikahan siri prajurit TNI-AD sebelum pengajuan nikah kantor di Kecamatan Mojoroto Kota Kediri

Fenomena pernikahan siri yang dilakukan oleh prajurit TNI-AD sebelum pengajuan nikah kantor di Kecamatan Mojoroto Kota Kediri menjadi suatu fenomena yang menarik untuk dikaji. Fenomena ini dapat menimbulkan pertanyaan hukum terkait bagaimana praktik pernikahan siri prajurit TNI-AD sebelum pengajuan nikah kantor di Kecamatan Mojoroto Kota Kediri serta bagaimana analisis hukum Islam dan hukum positif terhadap pernikahan siri prajurit TNI-AD sebelum pengajuan nikah kantor di Kecamatan Mojoroto Kota Kediri. Skripsi ini merupakan penelitian hukum empiris. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan tiga prajurit TNI-AD yang melakukan pernikahan siri sebelum pengajuan nikah kantor di Kecamatan Mojoroto Kota Kediri dan dokumentasi berupa Peraturan Panglima TNI Nomor 50 Tahun 2014 tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Prajurit TNI. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analitik dengan pola pikir deduktif dengan menjelaskan ketentuan hukum secara umum berupa konsep pernikahan dalam hukum Islam dan hukum positif untuk kemudian digunakan menganalisis praktik pernikahan siri prajurit TNI-AD sebelum pengajuan nikah kantor di Kecamatan Mojoroto Kota Kediri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pernikahan siri prajurit TNI-AD sebelum pengajuan nikah kantor di Kecamatan Mojoroto Kota Kediri dilakukan dengan memenuhi rukun dan syarat pernikahan, serta sah menurut agama Islam namun tidak dilakukan melalui prosedur pencatatan pernikahan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Praktik pernikahan siri dilaksanakan dengan dihadiri oleh mempelai laki-laki, mempelai perempuan, wali nikah, dua orang saksi, serta adanya sighat ijab kabul dan juga mahar nikah. Menurut analisis hukum Islam, praktik pernikahan siri prajurit TNI-AD tidak bertentangan dengan hukum Islam dan tetap dianggap sah karena telah memenuhi seluruh rukun dan syarat pernikahan, serta di dalamnya juga terdapat mahar. Di sisi lain, menurut analisis hukum positif, praktik pernikahan siri ini bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan khususnya Peraturan Panglima TNI Nomor 50 Tahun 2014 tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Prajurit TNI yang bersifat lex specialis deregat legi generali, karena pernikahan tersebut tidak dicatatkan secara resmi dan dilakukan tanpa izin dari atasan yang berwenang sehingga tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat. Sejalan dengan hasil penelitian di atas, terdapat beberapa saran yang dapat disampaikan. Pertama, bagi prajurit TNI-AD hendaknya mematuhi prosedur pernikahan yang telah ditetapkan oleh institusi TNI dan pemerintah dengan melangsungkan pernikahan sesuai ketentuan hukum Islam dan hukum positif agar memperoleh perlindungan hukum yang kuat. Kedua, bagi pihak kesatuan TNI-AD diharapkan dapat memberikan pembinaan, bimbingan, dan sosialisasi mengenai aturan pernikahan bagi prajurit agar tidak terjadi praktik pernikahan siri yang dapat menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari.