Eksistensi hak restitusi pemberian pidana tambahan anak sebagai korban kekerasan seksual dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya kasus kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia yang menimbulkan dampak serius secara fisik, psikologis, dan sosial. Dalam hukum pidana nasional, perlindungan terhadap korban tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan hak korban melalui restitusi. Lahirnya KUHP Nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 membawa paradigma baru dengan menempatkan restitusi sebagai pidana tambahan dalam Pasal 66. Namun, pengaturan tersebut masih menimbulkan persoalan yuridis terkait kedudukan dan efektivitasnya dalam melindungi anak korban kekerasan seksual. Oleh karena itu, penelitian ini merumuskan dua permasalahan, yaitu: (1) bagaimana tafsir hukum terhadap Pasal 66 KUHP Nasional terkait kedudukan restitusi sebagai pidana tambahan bagi anak korban kekerasan seksual, dan (2) bagaimana kedudukan dan posisi hukum anak korban kekerasan seksual dalam kaitannya dengan eksistensi hak restitusi sebagai pidana tambahan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan metode deduktif, yaitu mengkaji norma hukum secara umum kemudian dikaitkan dengan ketentuan Pasal 66 KUHP Nasional serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, Pasal 66 KUHP Nasional menempatkan restitusi sebagai pidana tambahan yang memiliki kekuatan hukum dalam sistem pemidanaan. Namun, kedudukan tersebut masih menimbulkan kekaburan dalam implementasi, khususnya terkait sifatnya yang tidak selalu bersifat imperatif dan belum sepenuhnya menjamin pemulihan hak korban. Selain itu, kedudukan anak korban kekerasan seksual dalam sistem hukum pidana nasional masih belum optimal, karena mekanisme restitusi belum sepenuhnya mampu memberikan perlindungan dan pemulihan yang efektif, terutama apabila pelaku tidak memiliki kemampuan finansial. Hal ini menunjukkan bahwa orientasi perlindungan hukum terhadap korban, khususnya anak, belum sepenuhnya terwujud secara komprehensif. Berdasarkan hasil tersebut, diperlukan penguatan pengaturan normatif serta mekanisme pelaksanaan restitusi agar lebih efektif dan menjamin kepastian hukum bagi korban. Selain itu, diperlukan harmonisasi antara KUHP Nasional dengan peraturan perundang-undangan lainnya guna memperkuat perlindungan hukum dan pemulihan hak anak korban kekerasan seksual.