Analisis undang-undang nomor 11 tahun 2012 dan fiqih jinayah terhadap penerapan diversi dalam penyelesaian tindak pidana perkelahian antar pelajar (studi kasus Polrestabes Surabaya)

Penelitian ini berjudul "Analisis Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dan Fiqih Jinayah Terhadap Penerapan Diversi dalam Penyelesaian Tindak Pidana Perkelahian Antar Pelajar (Studi Kasus Polrestabes Surabaya)". Fokus penelitian ini adalah mengkaji bagaimana penerapan diversi oleh penyidik Polrestabes Surabaya ketika menghadapi kasus tindak pidana perkelahian yang melibatkan pelaku anak, khususnya ketika terjadi pengulangan tindak pidana. Rumusan masalah yang diangkat meliputi bagaimana penerapan diversi dalam penyelesaian tindak pidana perkelahian antar pelajar di Polrestabes Surabaya serta analisis UU No. 11 Tahun 2012 dan fiqih jinayah terhadap penerapan diversi tersebut. Khususnya terkait terpenuhinya syarat diversi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 yang mensyaratkan bukan pengulangan tindak pidana dan ancaman pidana di bawah 7 (tujuh) tahun. Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris yang bertujuan mengkaji serta menganalisis penerapan diversi dalam penyelesaian perkelahian antar pelajar di wilayah Polrestabes Surabaya. Metode yang digunakan memadukan pendekatan normatif dan empiris, yaitu dengan menganalisis ketentuan perundang-undangan serta menggali praktik penerapan diversi melalui data lapangan di Polrestabes Surabaya. Penelitian ini menelaah bagaimana diversi dijalankan dalam kerangka hukum pidana dan perlindungan anak, meskipun kasus yang ditangani melibatkan ancaman hukum berat dan luka berat pada korban. Dalam pembahasan, penerapan diversi dalam tindak pidana perkelahian antar pelajar di Polrestabes Surabaya tetap dilakukan demi menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik serta mental anak untuk kepentingan jangka panjang, walaupun pelaku anak dijerat Pasal 353 KUHP dengan ancaman 7 tahun penjara. Dari perspektif hukum pidana Islam, diversi dikenal sebagai Al-Suhl atau perdamaian yang diperbolehkan kecuali jika menghalalkan hal yang haram atau mengharamkan yang halal. Namun, kasus pengulangan tindak pidana yang tetap diselesaikan dengan diversi berpotensi tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012, karena diversi seharusnya tidak berlaku untuk pengulangan tindak pidana dan ancaman hukuman di atas 7 tahun. Kesimpulannya, apabila Polrestabes Surabaya melakukan diversi pada kasus pengulangan tindak pidana perkelahian antar pelajar, hal ini memiliki potensi tidak sejalan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, disarankan agar pihak kepolisian lebih cermat dalam menelaah kasus-kasus diversi, karena tidak semua tindak pidana dapat diselesaikan dengan diversi. Selain itu, peran orang tua dan sekolah sangat penting untuk mengawasi dan memberikan perhatian kepada anak agar terhindar dari perilaku yang mengarah pada tindak pidana.