Disparitas putusan harta bersama bagi perempuan bekerja perspektif Keadilan Resiprokal dan Maqasid Al-Shari’ah

Pada aspek yuridis formal, ketentuan hukum harta bersama yang berlaku di Indonesia menggunakan formula ½ : ½ dengan asumsi dasar ketentuan tersebut bisa menciptakan rasa keadilan bagi keduanya (suami-istri), namun jika terjadi deviasi dan menempatkan posisi istri lebih dominan perannya, apakah ketentuan formula ½:½ masih memenuhi rasa keadilan bagi perempuan ?. Karena itu, penelitian ini ingin menjawab empat permasalahan akademik yang menjadi fokus penelitian: Pertama, Bagaimana disparitas putusan harta bersama perempuan bekerja pada putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya ?. Kedua, Bagaimana pertimbangan hakim dalam pembagian harta bersama bagi perempuan bekerja?. Ketiga, Bagaimana legal reasoning disparitas putusan harta bersama?. Keempat, Bagaimana keadilanresiprokal dan maqasid al shari‘ah terhadap disparitas putusan pembagian harta bersama? Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative yang bersifat kualitatif, dengan menggunakan pendekatan normatif dan statute aproach, bahan primer penelitian ini adalah putusan-putusan hakim PTA Surabaya, sedangkan Undang-undang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Kitab klasik, buku-buku dan artikel terkait sebagai bahan sekunder. Adapun teori yang dijadikan analisis adalah konsep keadilan-resiprokal dan maqasid al shari‘ah. Penelitian ini menyimpulkan: Pertama, Ditemukan disparitas putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya terhadap pembagian harta bersama Perempuan bekerja dengan lima diktum putusan yang berbeda. Kedua, Pertimbangan hakim dalam putusan pembagian harta bersama bagi perempuan bekerja melihat beberapa signifikansinya peran perempuan dalam mendapatkan harta bersama, dominannya perempuan menggantikan peran suami sebagai pencari nafkah, bercampurnya harta asal atau harta bawaan istri terhadap terciptanya harta bersama, dan peran dan sumbangan keluarga istri atas terciptanya harta bersama. Ketiga, Legal reasoning putusan adalah al-quran surah an-nisa’ ayat 32 dan UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 37 bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing (Hukum Islam, Adat dan KUH Perdata). Keempat, Pembagian lebih besar perempuan bekerja telah memenui keadilan-resiprokal dan aqasid al-shari’ah (hukum progresif) sedangkan pembagian seperdua berdasarkan normatif KHI pasal 97 (hukum konservatif).