Keadilan Poligami Kiai Madura

Dalam konteks Indonesia undang-undang perkawinan menyebutkan bahwa asas perkawinan adalah monogami, akan tetapi, perkawinan poligami masih diizinkan, dengan maksimal empat orang istri. Poligami terjadi tidak hanya dalam konteks nasional, akan tetapi juga dalam konteks lokal termasuk Madura dengan pelakunya adalah Kiai. Kiai Madura sebagai tokoh sentral memiliki pengaruh besar terhadap berbagai perubahan sosial di wilayah tersebut, termasuk dalam membangun hubungan sosial terkait poligami dan keadilan berdasarkan pemikiran teologis mereka. Penelitian ini menjawab dua pertanyaan Bagaimana poligami kalangan Kiai di Madura, dan Bagaimana konstruksi sosial tentang keadilan poligami Kiai di Madura. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, melalui wawacara mendalam dengan 13 orang Kiai yang berpoligami di Madura sebagai sumber data primer, sementara data pendukung diperoleh dari masyarakat Madura dan berbagai referensi terkait. Teori yang digunakan sebagai pisau analisis adalah konsep fiqih keluarga dan teori konstruksi sosial. Hasil penelitian menunjukkan: Pertama, poligami di kalangan Kiai di Madura dibangun atas dasar teologis, ibadah, sosial, seksual, dan ekonomi. Kedua, konstruksi social keadilan dalam berpoligami oleh Kiai di Madura melalui dialektika Eksternalisasi, Objektivasi, dan Internalisasi mengungkapkan bahwa keadilan dalam berpoligami secara normative berdasar pada teks dan secarasosiologis berdasar pada konteks. Hal ini membuat sosio-religiositas Kiai Madura dapat dikategori kansebagai Kiai tradisionalis-teologis dan rasionalis-humanistis. Secara konseptual, penelitian ini menemukan berbagai varian pola keadilan poligami Kiai Madura: Pertama, Keadilan Negosiatif, memohon kerelaan. Kedua, Keadilan Proporsional adil sesuai syari’at. Ketiga, Keadilan Distributif, pemenuhan hak dalam aspek tempat, pakaian, bermalam, dan nafkah. Keempat, Keadilan Emosional, perasaan tidak wajib sama dalam kuantitasnya. Implikasi dari penelitian ini adalah bahwa pola keadilan yang diterapkan oleh Kiai dalam berpoligami akan menjadi sumbangan bentuk keadilan teoritis dalam berpoligami bagi kalangan Kiai dan masyarakat tradisional secara umum.