Analisis hukum islam terhadap penerapan retribusi parkir tepi jalan umum di Jalan Panglima Sudirman Bangkalan berdasarkan Peraturan Bupati Bangkalan no. 9 tahun 2021

Jalan Panglima Sudirman Bangkalan merupakan kawasan perdagangan strategis yang memiliki intensitas kunjungan tinggi sehingga pengelolaan parkir tepi jalan umum di kawasan tersebut menjadi penting. Dalam praktiknya, ditemukan permasalahan berupa penarikan tarif yang melebihi ketentuan, tidak diberikannya karcis sebagai bukti pembayaran, serta penggunaan atribut resmi yang tidak merata di kalangan juru parkir. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara praktik di lapangan dengan ketentuan hukum Islam khususnya akad ijārah dan Peraturan Bupati Bangkalan No. 9 Tahun 2021. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik retribusi parkir yang dilakukan oleh juru parkir di Jalan Panglima Sudirman Bangkalan berdasarkan hukum Islam (akad ijārah) dan Peraturan Bupati No. 9 Tahun 2021. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan empiris. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan pengguna parkir, juru parkir, dan staf Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan. Data sekunder bersumber dari buku, jurnal, artikel, serta regulasi yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi partisipasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis dengan pendekatan induktif. Hasil penelitian menunjukkan: Pertama, praktik retribusi parkir di Jalan Panglima Sudirman belum berjalan optimal, ditandai dengan masih ditemukannya penarikan tarif yang melebihi ketentuan khususnya kendaraan roda empat yang dapat mencapai Rp5.000 melebihi tarif resmi Rp3.000, tidak diberikannya karcis parkir sebagai bukti pembayaran, serta belum meratanya penggunaan atribut resmi oleh juru parkir. Kedua, ditinjau dari hukum Islam, meskipun rukun akad ijārah secara formal telah terpenuhi, beberapa syarat belum terlaksana secara optimal. Ketidakjelasan tarif dan tidak adanya karcis menimbulkan unsur gharar pada objek akad dan ujrah, serta mengandung potensi tadlis, sehingga status akad berubah dari sah menjadi fasid. Ditinjau dari Peraturan Bupati Bangkalan No. 9 Tahun 2021, praktik tersebut melanggar Pasal 15 tentang kewajiban juru parkir dan Pasal 16 ayat (5) terkait larangan pengalihan tugas tanpa persetujuan Dinas Perhubungan. Berdasarkan temuan tersebut, disarankan: kepada juru parkir agar meningkatkan kepatuhan dengan memberikan karcis resmi, menarik tarif sesuai ketentuan, dan menggunakan atribut lengkap saat bertugas; kepada Dinas Perhubungan agar meningkatkan pengawasan berkala, menerapkan sanksi secara konsisten, serta mengintensifkan sosialisasi kepada juru parkir dan masyarakat terkait tarif resmi dan mekanisme pengelolaan parkir yang transparan dan akuntabel.