Transparansi biaya mu'nah pada layanan cicil emas galeri 24 di Pegadaian Syariah Cabang Kupang perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia mendorong munculnya berbagai produk pembiayaan berbasis syariah, salah satunya layanan cicil emas Galeri 24 di Pegadaian Syariah. Produk ini memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memiliki emas melalui mekanisme akad murābaḥah yang disertai rahn. Namun, dalam praktiknya terdapat biaya mu’nah sebagai biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang jaminan yang menimbulkan pertanyaan mengenai transparansi dan kesesuaiannya dengan prinsip hukum ekonomi syariah. Kurangnya kejelasan informasi terkait komponen dan dasar penetapan biaya mu’nah berpotensi menimbulkan ketidakpastian (gharar) serta mempengaruhi tingkat kepercayaan nasabah. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk menilai sejauh mana transparansi biaya mu’nah diterapkan dalam layanan cicilan emas Galeri 24 di Pegadaian Syariah Cabang Kupang serta kesesuaiannya dengan ketentuan syariah. Penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi, sedangkan analisis datanya dengan deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa layanan cicil emas Galeri 24 menerapkan sistem multiakad, yaitu murābaḥah sebagai akad jual beli dan rahn sebagai jaminan pelunasan. Penetapan biaya mu’nah dalam praktik layanan cicil emas belum sejalan dengan ketentuan syariah sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI, karena dasar perhitungannya dikaitkan langsung dengan jumlah pinjaman. Selain itu, transparansi informasi terkait komponen dan dasar perhitungan biaya mu’nah belum sepenuhnya dipahami nasabah karena keterbatasan penjelasan rinci pada awal akad. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara prinsip transparansi dalam hukum ekonomi syariah dan praktik di lapangan, yang berpotensi menimbulkan unsur gharar dan mempengaruhi kepercayaan nasabah. Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis menyarankan agar pihak Pegadaian Syariah lebih meningkatkan keterbukaan informasi terkait biaya mu’nah secara rinci dan sistematis agar memenuhi prinsip keadilan, keterbukaan, dan kepatuhan syariah.