Proses pembuktian tindak pidana kekerasan seksual pelaku perempuan dalam prespektif hukum pidana dan hukum pidana islam: studi kasus di Polres Bojonegoro

Tindak pidana kekerasan seksual umumnya dikaitkan dengan laki-laki sebagai pelaku dan perempuan sebagai korban. Akan tetapi, dalam realitas penegakan hukum, terdapat kasus-kasus di mana perempuan justru berperan sebagai pelaku, baik secara langsung maupun turut serta. Fenomena ini menimbulkan persoalan dalam aspek hukum, baik dari sisi normatif maupun sosial, terutama dalam kerangka hukum pidana nasional dan hukum pidana Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pembuktian terhadap perempuan sebagai pelaku kekerasan seksual di wilayah Polres Bojonegoro, serta menelaah bagaimana posisi hukum mereka dalam kedua sistem hukum tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara dengan penyidik dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Bojonegoro, sementara data sekunder diperoleh dari berbagai sumber pustaka yang relevan, seperti KUHP, UU TPKS, dan literatur mengenai hukum pidana Islam. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis, dengan menggabungkan pendekatan normatif dan sosiologis untuk mengkaji pelaksanaan serta hambatan dalam proses pembuktian terhadap perempuan sebagai pelaku. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pembuktian terhadap pelaku perempuan telah dijalankan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, meskipun dihadapkan pada kendala tertentu. Tantangan tersebut mencakup persepsi masyarakat yang bias gender dan kesulitan dalam membuktikan keterlibatan perempuan sebagai pelaku. Dalam perspektif hukum pidana positif, perempuan tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara setara. Sementara itu, dalam hukum pidana Islam, pertimbangan terhadap niat dan peran pelaku menjadi sangat penting, dengan penekanan pada keadilan substantif dan nilai moral. Sebagai penutup, penelitian ini menekankan pentingnya pendekatan hukum yang adil dan tidak bias dalam menangani kasus kekerasan seksual yang melibatkan perempuan sebagai pelaku. Diperlukan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam memahami isu gender dan keadilan restoratif. Penulis merekomendasikan adanya penyusunan panduan penanganan khusus terhadap kasus serupa oleh pemerintah dan lembaga terkait, baik dalam ranah hukum pidana nasional maupun hukum Islam, demi terciptanya proses pembuktian yang profesional, transparan, dan berkeadilan.