Peran KUA terhadap manipulasi dokumen pernikahan dalam perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam: studi kasus di KUA Gondangwetan Kabupaten Pasuruan

Pernikahan merupakan ikatan yang memiliki konsekuensi hukum dan administratif, sehingga keabsahan dokumen menjadi hal yang sangat penting. Namun dalam praktiknya, masih ditemukan adanya manipulasi dalam pernikahan. Pada kasus di KUA Gondangwetan terdapat manipulasi dalam pernikahan berupa manipulasi wali nikah. Kasus ini perlu dikaji lebih dalam untuk mengetahui bagaimana peran KUA Kecamatan Gondangwetan dalam pencegahan manipulasi wali nikah, serta bagaimana analisis hukum positif dan hukum Islam terhadap peran KUA Kecamatan Gondangwetan dalam pencegahan manipulasi wali nikah. Skripsi ini merupakan penelitian empiris. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan dua pasangan pengantin dan kepala KUA Gondangwetan. Selain itu, penelitian juga memanfaatkan dokumentasi berupa data administrasi KUA serta dokumen terkait proses pemeriksaan berkas pernikahan. Teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif dengan pola induktif, yaitu menguraikan terlebih dahulu praktik pencegahan manipulasi yang dilakukan KUA Gondangwetan, kemudian dianalisis menggunakan perspektif hukum positif dan hukum Islam untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat umum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran KUA Kecamatan Gondangwetan dalam pencegahan manipulasi wali nikah telah dijalankan secara optimal melalui proses pemeriksaan dokumen pernikahan yang sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dalam melaksanakan perannya, KUA Kecamatan Gondangwetan mencerminkan sistem kerja yang terpadu, transparan, dan akuntabel untuk memastikan tidak ada celah bagi praktik manipulasi data atau pemalsuan identitas. Analisis hukum positif dan hukum Islam terhadap peran KUA Kecamatan Gondangwetan dalam pencegahan manipulasi wali nikah menunjukkan bahwa langkah-langkah yang diambil KUA telah sesuai dengan ketentuan hukum positif yang didasarkan pada Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan. Sementara dari perspektif hukum Islam dalam konsep perwalian, KUA Gondangwetan berupaya agar yang menjadi wali nikah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam konsep perwalian Islam. Adapun aspek maṣlaḥah mursalah, tindakan verifikasi dokumen oleh KUA mencerminkan kaidah fikih yaitu al-ḍarāru yuzālu yang bermakna bahaya itu harus dihilangkan. Dengan adanya hasil penelitian tersebut, maka terdapat beberapa saran: pertama, kepada KUA Gondangwetan agar terus meningkatkan sistem verifikasi dokumen serta memperluas kerja sama dengan pemerintah desa untuk mencegah terjadinya manipulasi data. Kedua, kepada masyarakat, khususnya calon pengantin, diharapkan lebih memahami pentingnya kejujuran dan kelengkapan dokumen demi menghindari masalah hukum di kemudian hari.