Alasan Irlandia dalam kebijakan pengakuan Palestina sebagai negara berdaulat pada tahun 2024

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif eksplanatif yang bertujuan untuk menganalisis alasan Irlandia dalam kebijakan pengakuan Palestina sebagai negara berdaulat pada tahun 2024 dalam perspektif kepentingan nasional. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “Mengapa Irlandia memutuskan kebijakan pengakuan terhadap Palestina sebagai negara berdaulat pada tahun 2024 dalam perspektif kepentingan nasional?”. Penelitian ini menggunakan kerangka analisis kebijakan luar negeri yang dikemukakan oleh Debbie Affianty, yang menekankan bahwa kebijakan luar negeri merupakan hasil interaksi antara tiga faktor utama, yaitu faktor pengambilan keputusan (rasionalitas dan psikologis aktor), faktor domestik, dan faktor internasional. Data penelitian diperoleh melalui studi dokumentasi yang mencakup dokumen resmi pemerintah Irlandia, pernyataan pejabat negara, arsip parlemen, laporan organisasi internasional, serta pemberitaan media nasional dan internasional. Analisis data dilakukan dengan mengacu pada model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keputusan Irlandia dalam mengakui Palestina sebagai negara berdaulat pada tahun 2024 merupakan hasil dari interaksi kompleks antara berbagai faktor. Dari aspek pengambilan keputusan, kebijakan ini mencerminkan rasionalitas aktor yang dipengaruhi oleh persepsi, sistem keyakinan, serta pengalaman historis Irlandia. Dari aspek domestik, keputusan tersebut didorong oleh kuatnya dukungan opini publik, nilai solidaritas historis, serta dinamika politik dalam negeri. Sementara itu, dari aspek internasional, kebijakan ini dipengaruhi oleh perubahan struktur sistem internasional, tekanan normatif global, serta dinamika hubungan antarnegara, khususnya dalam konteks Uni Eropa dan isu konflik Palestina-Israel. Dengan demikian, pengakuan Palestina oleh Irlandia tidak semata-mata didasarkan pada kepentingan material, melainkan merupakan refleksi kepentingan nasional yang terbentuk melalui interaksi antara rasionalitas aktor, dinamika domestik, dan lingkungan internasional. Kebijakan ini juga menunjukkan bagaimana negara demokratis kecil dapat merumuskan kebijakan luar negeri yang tidak hanya berorientasi pada kepentingan strategis, tetapi juga pada nilai, legitimasi, dan posisi dalam sistem internasional.