Tata kelola kolaboratif pada pengembangan badan usaha milik desa: analisis unit pengelolaan sampah dan ketahanan pangan di Sedatigede, Sidoarjo

Penelitian ini mengkaji mengenai fenomena tata kelola kolaboratif dalam pengembangan BUMDes “Berdikari Abadi” di Desa Sedatigede, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo. Latar belakang penelitian berangkat dari tantangan pengelolaan BUMDes yang kerap terhambat keterbatasan sumber daya dan lemahnya kapasitas kelembagaan, sehingga mendorong perlunya sinergi multipihak lintas sektor. BUMDes Sedatigede telah menjalin kemitraan dengan PT. Veolia Services Indonesia pada unit TPS3R dan LSM Konservasi Indonesia (KOIN) pada unit ketahanan pangan sebagai respon atas permasalahan lingkungan dan sosial yang ada. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana dinamika kolaborasi antara pemerintah desa, pengelola BUMDes, pihak swasta, LSM, dan masyarakat berlangsung serta bagaimana keberlanjutannya dipertahankan. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan desain studi kasus, menggunakan kerangka Collaborative Governance Regimes (CGRs) oleh Emerson dan Nabatchi sebagai lensa analisis. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, lalu dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa political will Kepala Desa melalui dua Peraturan Desa menjadi pendorong utama kolaborasi. Kepercayaan antar aktor terbangun secara vertikal dan cenderung bertumpu pada relasi personal. Kolaborasi menghasilkan output nyata berupa peningkatan kapasitas pengelolaan sampah, panen ikan yang dijual terjangkau bagi warga, inovasi waste to feed, peningkatan Pendapatan Asli Desa, serta penyerapan tenaga kerja lokal hingga 90%. Penelitian menyimpulkan bahwa dinamika kolaborasi multipihak di BUMDes Sedatigede terlihat pada pola yang terbentuk dengan memperlihatkan perbedaan karakter antar mitra seperti kolaborasi dengan PT. Veolia Services Indonesia bersifat lebih formal dan terstruktur secara bisnis, sementara kolaborasi dengan LSM Konservasi Indonesia (KOIN) berpola informal namun tetap substantif dengan pendampingan intensif berbasis capacity building. Selain itu, ketergantungan pada peran personal Direktur BUMDes menjadikan keberlanjutan kolaborasi ini rentan, sehingga penguatan mekanisme tata kelola yang terinstitusionalisasi secara formal menjadi kebutuhan mendesak untuk jangka panjang.