Lavender marriage perspektif maqaaṣid al-shariah dan ham : studi netnografi di media sosial tiktok

Praktik lavender marriage merupakan fenomena pernikahan yang dijalani sebagai respons terhadap tekanan sosial, norma budaya, dan tuntutan keluarga yang masih memaknai pernikahan sebagai kewajiban sosial. Perkembangan media sosial, khususnya TikTok, membuka ruang bagi individu untuk membagikan pengalaman terkait praktik tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik lavender marriage yang dipaparkan di media sosial TikTok serta meninjaunya dari perspektif maqāṣid al-sharī‘ah yaitu perlindungan lima hal pokok, yakni menjaga agama (ḥifẓ al-dīn), menjaga jiwa (ḥifẓ al-nafs), menjaga akal (ḥifẓ al-‘aql), menjaga keturunan (ḥifẓ al-nasl), dan menjaga harta (ḥifẓ al-māl) dan Hak Asasi Manusia yaitu perlindungan terhadap diri pribadi, perlindungan terhadap kehidupan keluarga, perlindungan terhadap kehormatan, dan perlindungan terhadap harta benda. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Data diperoleh melalui observasi konten TikTok, dokumentasi berupa tangkapan layar, serta wawancara terbatas oleh informan yang relevan. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan pola pikir induktif, yaitu menarik kesimpulan dari fakta-fakta empiris menuju analisis normatif menggunakan kerangka maqāṣid al-sharī‘ah dan prinsip Hak Asasi Manusia, guna menilai kesesuaian praktik tersebut dengan tujuan syariat dan perlindungan hak individu. Hasil analisis menunjukkan praktik lavender marriage yang dipaparkan di media sosial TikTok umumnya dilakukan sebagai respons terhadap tekanan sosial dan tuntutan keluarga di tengah konstruksi masyarakat yang memandang pernikahan sebagai kewajiban. Meskipun dilangsungkan secara sah menurut agama dan negara, pemenuhan hak dan kewajiban dalam pernikahan tersebut cenderung tidak berjalan secara terbuka dan substantif. Dalam perspektif maqāṣid al-sharī‘ah, praktik ini menunjukkan ketidaksesuaian antara maqāṣid al-mukallaf dan maqāṣid al-shāri‘ sehingga belum sepenuhnya merealisasikan perlindungan al-ḍarūriyyāt al-khams, meskipun aspek harta dan status sosial relatif terpenuhi secara formal. Sementara itu, dalam perspektif Hak Asasi Manusia, hak atas pengakuan hukum dan perlindungan ekonomi terpenuhi secara parsial, namun hak atas kehidupan pribadi, kebebasan dari tekanan sosial, serta kehidupan keluarga yang bermartabat belum sepenuhnya terjamin. Penulis menyarankan agar praktik lavender marriage tidak dijadikan solusi atas tekanan sosial dan stigma masyarakat, karena pernikahan semestinya dilandasi komitmen lahir dan batin yang jujur untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan raḥmah. Masyarakat juga perlu merekonstruksi cara pandang terhadap pernikahan agar tidak menjadi sumber tekanan sosial yang mendorong lahirnya praktik yang tidak sejalan dengan tujuan syariat dan prinsip kemanusiaan. Selain itu, lembaga keagamaan dan pemerintah diharapkan memperkuat pendekatan edukatif serta pembinaan sosial-keagamaan mengenai hakikat dan tujuan pernikahan, sehingga pernikahan tidak dijadikan sarana pemenuhan tuntutan sosial semata, melainkan benar-benar berorientasi pada pembentukan keluarga yang utuh dan bermartabat.