Governmentality dalam relasi sipil-militer: analisis dalam perspektif Foucault atas kontestasi UU No. 3 Tahun 2025 tentang TNI

Penelitian ini mengkaji kontestasi UU No. 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia melalui kerangka Governmentality Michel Foucault. Berangkat dari polemik revisi UU TNI yang memperluasan peran TNI ke 15 jabatan sipil, penambahan jenis Operasi Militer Selain Perang, dan perpanjangan batas usia pensiun, penelitian ini menunjukan bahwa revisi undang-undang tersebut bukan merupakan anomali reformasi, melainkan keberlanjutan konfigurasi kuasa yang tidak pernah sepenuhnya terputus sejak era Orde Baru. Dengan menggunakan metode studi kepustakaan dan pendekatan genealogis Foucauldian, penelitian ini menemukan dua hal pokok. Pertama, UU TNI 2025 adalah governmentalitas berjenis aparatus militer-diplomatik sekaligus neoliberal Governmentality yang menopang proyek state capitalism sebagai cita cita pemerintahan Prabowo Subianto, di mana disiplin militer diintegrasikan ke dalam tata kelola negara sebagai teknik pengelolaan populasi dan pengaman akumulasi kapital. Kedua, pada tataran conduct of conduct, negara mengarahkan populasi melalui konstruksi diskursif TNI sebagai institusi multifungsi, sosialisasi kebijakan sebagai mekanisme internalisasi rasionalitas, mobilisasi media arus utama, serta pengaktifan kembali Pam Swakarsa sebagai wujud subjektifikasi sipil di tingkat akar rumput. Sebaliknya, berbagai bentuk penolakan massa seperti demonstrasi, petisi, gugatan ke Mahkamah Konstitusi, dan produksi kritik akademik dianalisis sebagai counter-conduct yang bersifat spesifik, menolak konfigurasi tertentu dari cara militer diperintah dalam tata negara, bukan meniadakan institusi militer itu sendiri. Meskipun counter-conduct tersebut direspons dengan represifitas dan raison d'état, munculnya resistensi tidak menghentikan Governmentality, melainkan mendorong regenerasi dan adaptasi rasionalitas pemerintahan.