Analisis pemenuhan hak seksualitas istri yang ditinggal merantau perspektif hukum Islam dan HAM di Desa Sawentar Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar

Penelitian ini mengkaji pemenuhan hak seksualitas istri yang ditinggal merantau oleh suami di Desa Sawentar Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar dari perspektif hukum Islam dan HAM. Fenomena pernikahan jarak jauh akibat perantauan suami merupakan realitas sosial yang umum terjadi di Desa Sawentar dan membawa implikasi terhadap relasi suami istri, khususnya dalam pemenuhan hak seksualitas istri. Perbedaan tipologi perantauan, baik dari segi jarak, durasi, maupun intensitas kepulangan, menimbulkan persoalan mengenai terpenuhi atau tidaknya hak seksualitas istri sebagaimana tujuan perkawinan. Oleh karena itu, perlu dikaji bagaimana tipologi perantauan dan pemenuhan hak seksualitas istri yang ditinggal merantau di Desa Sawentar Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar, serta bagaimana perspektif hukum Islam dan HAM terhadap pemenuhan hak seksualitas istri yang ditinggal merantau di Desa Sawentar Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar. Penelitian ini menggunakan jenis penilitian hukum empiris dengan pendekatan normatif dan sosiologi hukum. Sumber data primer diperoleh dari wawancara dengan tiga pasangan suami istri yang menjalani pernikahan jarak jauh dengan tipologi yang berbeda di Desa Sawentar. Sumber data sekunder diperoleh dari literatur hukum Islam, peraturan perundang-undangan, serta dokumen dan data desa. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis deduktif, yang berarti proses analisis dimulai dari teori menuju fakta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak seksualitas istri dipengaruhi secara signifikan oleh tipologi perantauan suami. Pada perantauan jangka pendek dengan kepulangan relatif rutin, hak seksualitas istri masih dapat terpenuhi meskipun terbatas. Sebaliknya, pada perantauan jangka panjang dan sangat panjang, pemenuhan hak tersebut cenderung tidak dapat terpenuhi secara optimal dan tidak berkelanjutan akibat jarangnya pertemuan. Ditinjau dari perspektif hukum Islam, mazhab Syafii masih memandang praktik pemenuhan hak seksualitas ini sebagai mubah selama hubungan tetap dilakukan saat kepulangan dan tidak terdapat penelantaran, sementara mazhab Hanafi, Maliki, dan Hanbali menilai perantauan dengan durasi lama belum memenuhi hak istri secara optimal dan berpotensi menimbulkan mudarat. Dari perspektif Hak Asasi Manusia, kondisi ini lebih dipahami sebagai konsekuensi tuntutan ekonomi untuk menjaga keberlangsungan hidup keluarga, bukan semata pelanggaran, meskipun tetap diperlukan komunikasi dan keseimbangan relasi agar pemenuhan hak dalam perkawinan dapat berjalan secara lebih adil dan proporsional. Penelitian ini memberikan saran kepada pasangan suami istri yang menjalani pernikahan jarak jauh agar membangun komunikasi yang terbuka dan kesepakatan bersama terkait pemenuhan hak dan kewajiban selama masa perantauan. Kepada suami diharapkan dapat mempertimbangkan durasi dan intensitas perantauan agar tidak mengabaikan hak seksualitas istri. Kepada penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji lebih mendalam aspek psikologis dan strategi adaptasi pasangan dalam menjaga keharmonisan rumah tangga pada konteks pernikahan jarak jauh.