Perlindungan hak dan penerapan sanksi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum perspektif restorative justice serta hukum pidana Islam: studi putusan nomor 3/Pid.sus-anak/2025 Pn Bangil

Anak yang berhadapan dengan hukum menjadi subjek hukum yang memerlukan perlindungan khusus karena kondisi fisik dan psikologisnya belum matang. Penerapan sanksi pidana terhadap anak tidak dapat disamakan dengan orang dewasa. Fokus kajian dalam penelitian ini membahas tentang pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi yang seharusnya mengedepankan perlindungan hak anak dan kesesuaian sanksi yang dijatuhkan dengan prinsip pemulihan, pembinaan serta kepentingan terbaik bagi anak. Perspektif restorative justice menekankan penyelesaian perkara yang bertujuan pada pemulihan hubungan sosial, sedangkan hukum pidana Islam memandang sanksi terhadap anak melalui konsep ta’dīb dan ta‘zīr yang bersifat edukatif dan rehabilitatif, bukan pembalasan. Penelitian ini menganalisis tentang bagaimana perlindungan hak dan penerapan sanksi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum perspektif restorative justice serta hukum pidana Islam dalam Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bangil. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan sosiologi hukum. Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, isi putusan, dokumen ketentuan hukum, pernyataan penasihat hukum dalam wawancara, serta Al-Quran dan Hadits. Bahan hukum sekunder berupa literatur, buku, jurnal, karya ilmiah, pandangan para ahli hukum dan ulama. Teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakan, wawancara dan observasi. Teknik analisis bahan hukum dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan menelaah secara sistematis pertimbangan hakim dalam putusan yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hak anak dan penerapan sanksi berupa pidana penjara dalam Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bangil belum sepenuhnya mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta masih belum sepenuhnya mencerminkan prinsip restorative justice yang menekankan pemulihan, rehabilitasi dan pembinaan anak. Ditinjau dari perspektif hukum pidana Islam, penerapan sanksi terhadap anak seharusnya lebih mengedepankan konsep ta’dib dan ta'zīr yang bersifat edukatif serta sejalan dengan tujuan pemidanaan dalam Islam dan prinsip maqāṣid al-syarī‘ah. Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar aparat penegak hukum lebih mengutamakan penerapan restorative justice dalam penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum dengan menjadikan pemidanaan sebagai upaya terakhir serta mengedepankan sanksi yang bersifat edukatif dan rehabilitatif. Penerapan sanksi terhadap anak diharapkan menekankan prinsip ta’dīb dan ta‘zīr yang bersifat mendidik dengan mengutamakan tujuan al-iṣlāḥ (perbaikan) dan al-ist‘ādah (pemulihan). Upaya tersebut perlu disertai dengan peningkatan peran pembimbing kemasyarakatan dan program pembinaan anak untuk menjamin perlindungan hak anak serta mewujudkan kemaslahatan dan masa depan anak sesuai dengan prinsip maqāṣid al-syarī‘ah.