TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP HUKUMAN BAGI PEREMPUAN YANG MEMBUJUK ANAK LAKI-LAKI MELAKUKAN PERSETUBUHAN(Studi Putusan No. 815 K/PID.SUS/2014)

Skripsi ini adalah hasil penelitian studi kasus dengan judul “Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Hukuman Bagi Perempuan Yang Membujuk Anak Laki-Laki Melakukan Persetubuhan (Studi Putusan No. 815 K/Pid.Sus/2014)” yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan: 1) Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan kasasi No. 815 K/PID.SUS/2014 tentang hukuman bagi perempuan yang membujuk anak laki-laki melakukan persetubuhan. 2) Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap putusan kasasi No. 815 K/PID.SUS/2014 tentang hukuman bagi perempuan yang membujuk anak laki-laki melakukan persetubuhan? Data ini dihimpun melalui pembacaan berkas-berkas perkara dan bahan pustaka, yang selanjutnya data diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis dan dengan pola fikir deduktif untuk memperoleh kesimpulan yang khusus dan dianalisis menurut hukum pidana Islam.Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa putusan hakim dalam menjatuhkan putusan nomor: 815 K/PID.SUS/2014 bagi perempuan yang membujuk anak laki-laki melakukan persetubuhan dengan vonis 12 (dua belas) tahun penjara dan pidana denda sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka kepada terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 6 (enam) bulan menurut Pasal 81 ayat 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tetang Perlindungan Anak jo Pasal 65 ayat 1 KUHP dinilai sudah sesuai, karena hukuman tersebut sudah memberikan efek jera kepada pelaku supaya tidak mengulangi perbuatannya di masa mendatang. Dalam hukum pidana Islam tindak pidana membujuk anak melakukan persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa termasuk dalam kategori jari>mah ta’zir karena tidak ada ketentuan nash mengenai tindak pidana ini. Hakim dalam hal ini diberi kewenangan untuk menjatuhkan hukuman bagi pelaku jari>mah ta’zir. Menyarankan kepada pihak aparat penegak hukum, terutama para hakim agar menegakkan hukum dengan adil terhadap pelaku kejahatan dengan mempertimbangkan berbagai aspek sesuai dengan nilai-nilai keadilan. Dan juga masyarakat, dengan adanya sanksi yang akan diterima kepada pelaku tindak pidana, maka diharapkan tidak akan ada lagi kejahatan yang sama.