Analisis kualifikasi hakam menurut Wahbah Al-Zuhayli dan Abdul Aziz Bin Baz pada mekanisme penyelesaian perceraian di Pengadilan Agama Bangkalan

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh peran hakam dalam penyelesaian perkara shiqāq di Pengadilan Agama Bangkalan. Dalam praktiknya, upaya perdamaian melalui hakam seringkali tidak berhasil mencapai kesepakatan antara para pihak. Hal ini diduga disebabkan oleh belum adanya penerapan kualifikasi khusus bagi individu yang dipilih sebagai hakam. Sementara itu, pemikiran Wahbah Al-Zuhayli dan Abdul Aziz bin Baz menegaskan bahwa hakam harus memiliki kualifikasi tertentu agar mampu menjalankan fungsi islah secara optimal. Berdasarkan hal tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana mekanisme dan kualifikasi pengangkatan hakam di Pengadilan Agama Bangkalan, (2) bagaimana kesesuaian kualifikasi hakam menurut Wahbah Al-Zuhayli dan Abdul Aziz bin Baz dalam penyelesaian perceraian di Pengadilan Agama Bangkalan.? Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan konseptual (conceptual approach). Data penelitian diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi di Pengadilan Agama Bangkalan. Metode ini digunakan untuk mengkaji praktik pengangkatan hakam serta membandingkannya dengan konsep hakam menurut pemikiran Wahbah Al-Zuhayli dan Abdul Aziz bin Baz. Hasil penelitian menunjukkan dua temuan utama. Pertama, proses pengangkatan hakam di Pengadilan Agama Bangkalan dilakukan pada tahap pemeriksaan saksi, di mana saksi yang dihadirkan kemudian dipilih oleh majelis hakim untuk menjadi hakam. Dalam praktiknya, tidak terdapat kualifikasi khusus yang ditetapkan oleh pengadilan, dengan alasan belum adanya regulasi di Indonesia yang mengatur secara spesifik mengenai kualifikasi tersebut. Kedua, praktik pengangkatan hakam di Pengadilan Agama Bangkalan belum sepenuhnya sesuai dengan kualifikasi hakam menurut Wahbah Al-Zuhayli dan Abdul Aziz bin Baz yang menekankan adanya syarat tertentu bagi orang yang dipilih sebagai hakam. Penelitian ini merekomendasikan agar Pengadilan Agama Bangkalan tidak menjadikan penunjukan hakam sekadar sebagai kewajiban administratif, melainkan mempertimbangkan kualifikasi tertentu agar peluang tercapainya perdamaian lebih besar dan angka perceraian dapat ditekan. Selain itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas objek kajian ke pengadilan agama lain serta menggunakan pendekatan sosiologis atau psikologis guna memahami dampak pelaksanaan hakam terhadap para pihak yang berperkara.