Analisis sistem bagi hasil kemitraan pengemudi Shopeefood Surabaya perspektif Fatwa DSN MUI no 114/DSN-MUI/ix/2017 tentang akad syirkah

Hubungan antara platform dengan mitra pengemudi dikonstruksikan sebagai bentuk kemitraan independen yang tunduk pada prinsip kebebasan berkontrak sebagaimana di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Mitra pengemudi tidak memiliki kewenangan untuk menentukan pendapatan sebab sistem penugasan kerja karena semuanya dikendalikan oleh algoritma sistem. Akibatnya penghasilan mitra pengemudi tergantung pada jumlah pesanan yang diselesaikan serta bonus insentif yang tidak pasti. Belum lagi pendapatan yang diperoleh bukan pendapatan bersih, karena tanggungan biaya operasional kerja dan risiko ditanggung sendiri oleh mitra pengemudi. Berdasarkan permasalahan tersebut fokus peneliti bertujuan untuk mengkaji tentang (1) Mekanisme pembagian pendapatan pengemudi ShopeeFood Surabaya berdasarkan kontrak kemitraan platform digital, dan (2) Tinjauan Akad Syirkah berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 114/DSN-MUI/IX/2017 menilai praktik tersebut. Penelitian hukum ini menggunakan metode kualitatif empiris (empirical legal research) dengan jenis penelitian kualitatif deskriptif secara induktif. Pendekatan sosio hukum (socio legal) digunakan untuk menguji aturan hukum tertulis yang diterapkan oleh platform ShopeeFood dan direspon oleh masyarakat. Data penelitian diperoleh dari hasil observasi dan wawancara para responden dan informan. Serta bahan hukum sekunder berupa literatur fikih muamalah klasik dan kontemporer, artikel jurnal, makalah ilmiah, skripsi, tesis, disertasi, Pedoman Fatwa publikasi DSN-MUI No: 114/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Syirkah hingga kontrak kemitraan platform. Hasil penelitian menunjukan jika praktik tersebut belum sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip akad shirkah, khususnya pada kejelasan nilai kontribusi modal (ra’s al-māl) masing-masing pihak. Tidak terdapat nisbah bagi hasil yang jelas dan penanggungan risiko kerugian yang tidak proporsional, hal ini menimbulkan ketimpangan relasi kemitraan. Penelitian ini menyarankan agar platform meningkatkan transparansi dalam perhitungan komponen pendapatan guna menjamin asas iktikad baik dan keseimbangan kontraktual, serta mencegah dominasi sepihak terhadap mitra pengemudi. Di sisi lain, Pemerintah perlu memperjelas perlindungan status hukum mitra pengemudi melalui regulasi agar bisa mendapatkan jaminan sosial, perlindungan risiko kerja, dan pengawasan terhadap klausul kontrak elektronik yang berpotensi merugikan salah satu pihak.