Tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap praktik usaha Private Cinema X

Private Cinema X merupakan salah satu UMKM yang mengadopsi inovasi sewa studio yang digunakan untuk foto, bersantai, dan menonton film. Private Cinema X menjadi alternatif hiburan oleh pelanggan disela waktu senggang. Secara kasat mata usaha ini terlihat sederhana, pelanggan membayar sewa studio digunakan untuk bersantai sembari menonton film. Pada praktinya, Private Cinema X menggunakan Netflix, Disney+ Hotstar, WeTV, dan HBO Max untuk pemutaran film. Platform streaming memiliki ketentuan layanan yang secara tegas melarang penggunaan akun untuk pertunjukan di depan umum. Terdapat celah antara ketentuan penggunaan platform streaming dan praktik usaha Private Cinema X. Adanya celah dari fenomena ini menimbulkan pertanyaan, bagaimana praktik usaha Private Cinema X? dan bagaimana pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap praktik usaha Private Cinema X? Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris dengan metode kualitatif. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Data primer menyangkut informasi praktik usaha Private Cinema X yang diperoleh dari sumber pihak usaha dan pelanggan. Sementara data sekunder menyangkut platform streaming, serta dokumentasi lainnya. Untuk memperoleh data dan informasi, penelitian ini menggunakan teknik observasi dan wawancara pihak Private Cinema X dan pelanggan. Setelah mendapatkan data, penelitian ini mengolah data lapangan melalui teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Tahap terakhir dengan menganalisis praktik usaha Private Cinema X dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 mengenai hak cipta, dan konsep Ḥifẓ al-Māl. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa usaha Private Cinema X perlu memperhatikan hak cipta dari penayangkan konten platform streaming untuk komersial. Dalam tinjauan Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta merupakan salah satu Ḥuqūq Māliyyah yang mendapatkan perlindungan hukum sebagai Māl. Tinjauan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, Private Cinema X perlu memperhatikan syarat penggunaan, pemenuhan hak ekonomi pada Pasal 9 UUHC dan tanggung jawab pengelola merujuk pada Pasal 10 UUHC. Penelitian ini memberikan saran perlunya pengawasan hukum yang ketat dan pemahaman yang dalam kepada semua pihak untuk tidak melakukan pelanggaran dimasa depan.