Tinjauan hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999 terhadap jual beli Wi-Fi dengan sistem sharing di Desa Kanigoro Kecamatan Krian

kebutuhan pokok masyarakat, termasuk di wilayah pedesaan. Mahalnya biaya pemasangan layanan internet resmi mendorong munculnya praktik jual beli Wi-Fi dengan sistem sharing, yaitu pemanfaatan jasa akses jaringan internet dari satu pelanggan utama kepada masyarakat sekitar dengan imbalan biaya tertentu. Praktik ini banyak dijumpai di Desa Kanigoro Kecamatan Krian. Meskipun memberikan kemudahan dan manfaat ekonomi, praktik tersebut menimbulkan persoalan hukum, baik dari perspektif hukum Islam maupun hukum positif Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik jual beli Wi-Fi dengan sistem sharing di Desa Kanigoro, serta meninjaunya berdasarkan hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum yang mengkaji penerapan hukum dalam kehidupan masyarakat. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui beberapa teknik pengumpulan data, yaitu wawancara untuk menggali informasi secara langsung dari narasumber yang relevan, observasi untuk mengamati secara langsung fenomena atau praktik hukum yang terjadi di lapangan, serta dokumentasi untuk mengumpulkan data pendukung berupa arsip, peraturan, atau dokumen kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan penarikan kesimpulan menggunakan metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli Wi-Fi sharing di Desa Kanigoro tergolong akad ijārah karena memberikan manfaat berupa akses internet dengan imbalan tertentu. Namun, praktik tersebut tidak memenuhi objek akad ijārah karena pemberi manfaat tidak memiliki hak penuh atas manfaat yang diberikan dengan imbalan dan tidak memiliki izin dari penyedia layanan resmi, sehingga mengandung unsur ketidajelasan. Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, praktik tersebut merupakan penyelenggaraan jasa Telekomunikasi ilegal. Oleh karena itu, praktik jual beli Wi-Fi sharing di Desa Kanigoro tidak sesuai dengan hukum Islam maupun hukum positif Indonesia. Masyarakat disarankan untuk tidak melakukan praktik jual beli Wi-Fi dengan sistem berbagi tanpa izin karena bertentangan dengan ketentuan hukum Islam dan hukum positif yang berlaku. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan lebih memahami ketentuan hukum terkait pemanfaatan layanan internet agar tidak menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari. Pemerintah serta penyedia layanan internet diharapkan dapat meningkatkan sosialisasi mengenai aturan penggunaan jaringan internet serta menyediakan layanan internet yang legal, merata, dan terjangkau bagi masyarakat pedesaan. Selain itu, penelitian selanjutnya diharapkan mampu mengkaji permasalahan ini secara lebih luas dan mendalam dengan menggunakan pendekatan serta objek kajian yang lebih beragam.