Pengawasan majelis kehormatan mahkamah konstitusi dalam penegakkan kode etik hakim konstitusi perspektif fiqh siyasah

Mahkamah Konstitusi sebagai guardian of the constitution menghadapi persoalan serius pengawasan etik setelah kasus Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, sehingga menegaskan pentingnya peran MKMK; penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun MKMK memiliki dasar hukum yang kuat, pengawasannya masih reaktif, belum optimal secara preventif, dan berpotensi kurang independen, sementara dalam perspektif Fiqh Siyāsah telah sejalan dengan konsep al-ḥisbah namun belum sepenuhnya mencegah konflik kepentingan, sehingga diperlukan penguatan independensi dan fungsi pengawasan preventif.