Pertentangan norma hak guna usaha serta implikasinya terhadap hak konstitusional masyarakat hukum adat

Pengelolaan tanah di Indonesia berlandaskan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ketentuan tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam UUPA 1960, yang sekaligus memberikan pengakuan terhadap keberadaan hak ulayat masyarakat adat. Namun, ketentuan HGU hingga 190 tahun dalam UU IKN menimbulkan pertentangan norma dengan UUPA dan berpotensi mengurangi akses masyarakat adat terhadap tanah ulayat. Kondisi tersebut berimplikasi pada perlindungan hak konstitusional masyarakat hukum adat di wilayah IKN. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah ketentuan HGU dalam Pasal 16A ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 selaras dengan prinsip hak menguasai negara sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, dan mengkaji implikasi hukum dari pertentangan norma antara UU IKN dan UUPA terhadap hak konstitusional masyarakat hukum adat. ​Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu sumber bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan, sedangkan sumber bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, website, artikel ilmiah, penelitian hukum terdahulu seperti skripsi, tesis, dan disertasi hukum, serta pendapat para ahli di bidang hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, dengan teknik analisis menggunakan pola pikir deduktif. ​Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan jangka waktu HGU dalam UU IKN tidak selaras dengan prinsip hak menguasai negara dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan menimbulkan pertentangan norma dengan Pasal 29 UUPA. Pengaturan tersebut cenderung berorientasi pada kepentingan investasi, sehingga berpotensi menggeser prinsip ekonomi kerakyatan dan mengesampingkan hak masyarakat adat. Hal tersebut berimplikasi pada ketidakpastian hukum, meningkatnya konflik agraria, dan hilangnya akses masyarakat hukum adat atas tanah ulayat. Kondisi ini memerlukan adanya penguatan pengakuan masyarakat hukum adat, peningkatan partisipasi, dan peninjauan kembali ketentuan dalam UU IKN. Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 185/PUU-XXII/2024 yang membatasi jangka waktu hak atas tanah di wilayah IKN menegaskan bahwa pengaturan HGU sebelumnya berpotensi mencederai hak konstitusional masyarakat adat dan menjadi instrumen penting untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan investasi dan perlindungan hak masyarakat adat. ​Berdasarkan hasil penelitian, diharapkan ada penjelasan makna dan batasan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 agar kebijakan agraria tetap berlandaskan keadilan sosial, serta percepatan pengesahan RUU Masyarakat Adat guna memperkuat pengakuan dan perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat adat. Meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi No. 185/PUU-XXII/2024 telah membatasi jangka waktu hak atas tanah di wilayah IKN, pengesahan RUU tersebut tetap diperlukan untuk menjamin kepastian hukum dan mencegah konflik agraria.