Penyelesaian perkara tindak pidana korupsi anggota TNI oleh pengadilan militer

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang penanganannya memerlukan mekanisme peradilan khusus, transparan, dan akuntabel. Namun dalam praktik, penyelesaian perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) aktif masih menghadapi persoalan kewenangan absolut antara Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Peradilan Militer. Dualisme pengaturan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi menimbulkan perbedaan perlakuan hukum berdasarkan status pelaku. Permasalahan penelitian ini dirumuskan pada dua hal, yaitu bagaimana implementasi penyelesaian perkara tindak pidana korupsi oleh anggota TNI aktif pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, serta bagaimana upaya harmonisasi regulasi kewenangan absolut peradilan ditinjau dari prinsip persamaan di hadapan hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undanganan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer yang digunakan meliputi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XXI/2023. Bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur hukum, jurnal ilmiah, dan dokumen pendukung yang relevan. Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan penalaran deduktif. Hasil penelitian menunjukkan 1) secara implementasi pertentangan normatif antara Pasal 5 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 dengan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 perkara korupsi yang melibatkan anggota TNI aktif masih dialihkan ke peradilan militer dengan alasan status subjek hukum, berdasarkan asas lex spesialis derogat legi generali dan kaidah takhsis al-‘ām seluruh perkara korupsi seharusnya menjadi kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. 2) Upaya harmonisasi dalam perspektif prinsip persamaan dihadapan hukum (Equality before the law) dan Al-Musāwāh berupa penegasan pembatasan yurisdiksi dan penyelarasan antar Undang-Undang.
Berdasarkan hasil penelitian tersebut, disarankan agar pembentuk Undang-Undang melakukan harmonisasi dan penataan ulang regulasi kewenangan peradilan dengan menegaskan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagai lembaga yang berwenang mengadili seluruh tindak pidana korupsi tanpa pengecualian berdasarkan status pelaku. Selain itu, aparat penegak hukum perlu membangun keseragaman penafsiran dan penerapan hukum agar penegakan hukum tindak pidana korupsi dapat berjalan secara adil, konsisten, dan memberikan kepastian hukum.