Analisis hukum Islam terhadap konsep marital rape menurut pengasuh Pondok Pesantren Mamba’ul Huda Banjararum Kabupaten Tuban

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan pandangan terkait konsep marital rape dalam perspektif hukum positif Indonesia dan pandangan tokoh agama, khususnya pengasuh Pondok Pesantren Manba’ul Huda Banjararum Kabupaten Tuban. Dalam hukum positif, marital rape dikategorikan sebagai bentuk kekerasan seksual dalam rumah tangga sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Namun demikian, dalam praktik sosial dan keagamaan, masih terdapat pandangan yang menekankan kewajiban istri dalam memenuhi kebutuhan seksual suami, sehingga menimbulkan polemik. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui pandangan pengasuh Pondok Pesantren Manba’ul Huda terhadap konsep marital rape dalam UU PKDRT; dan (2) menganalisis pandangan tersebut dalam perspektif hukum Islam. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan metode deduktif dengan mengacu pada Al-Qur’an, Hadis, fiqh munakahat, serta maqāṣid al-syarī‘ah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengasuh Pondok Pesantren Manba’ul Huda berpendapat bahwa istri pada dasarnya wajib memenuhi kebutuhan biologis suami selama tidak terdapat uzur syar’i seperti haid atau sakit. Dalam kondisi tertentu, bahkan dibolehkan adanya bentuk pemaksaan selama tidak melanggar batasan syariat. Namun, dalam analisis hukum Islam yang lebih komprehensif, konsep hubungan suami istri seharusnya didasarkan pada prinsip mu‘āsyarah bil ma‘rūf (perlakuan yang baik), keadilan, serta kesalingan (mubādalah). Pemaksaan hubungan seksual yang menimbulkan mudarat bertentangan dengan tujuan hukum Islam (maqāṣid al-syarī‘ah), khususnya dalam menjaga jiwa (ḥifẓ al-nafs) dan kehormatan (ḥifẓ al-‘ird). Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa praktik marital rape tidak sejalan dengan prinsip-prinsip dasar hukum Islam yang menjunjung tinggi keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap hak-hak individu dalam rumah tangga.