ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN NOMOR: 0808/Pdt.P/2015/PA.Sby TENTANG STATUS ANAK TERHADAP PERKAWINAN ULANG ORANG TUA

Skripsi ini berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Putusan Nomor 0808/Pdt.P/2015/PA.Sby tentang Status Anak terhadap perkawinan ulang orang tua”. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana pertimbangan hakim terhadap putusan Nomor 0808/Pdt.P/2015/PA.Sby tentang Status Anak terhadap perkawinan ulang orang tua? Dan Bagaimana Analisis Yuridis terhadap putusan Nomor 0808/Pdt.P/2015/PA.Sby tentang Status Anak terhadap perkawinan ulang orang tua? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penulis melakukan penelitian studi lapangan dan studi kepustakaan (library research) dengan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu melalui teknik documenter yang berkaitan dengan putusan tersebut serta dengan wawancara yang dilakukan dengan cara berhadapan langsung dengan responden. Selanjutnya data yang telah dihimpun dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif yang bertujuan untuk membuat gambaran secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Penulis menggunakan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata sebagai acuan untuk menyelesaikan putusan atau masalah tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis hakim Pengadilan Agama Surabaya dalam penetapan perkara Nomor 0808/Pdt.P/2015/PA.Sby tentang status anak terhadap perkawinan ulang orang tua kurang tepat, dan menetapkan Naylilah Agustin, Raffandi Adinata, dan Izzati Aliyah Daffinah sebagai anak kandung dari R.Boni Arfan Elfandi bin AR Ariadi dan Ratih Ferdiyanti binti Arif Bagio Harijono. Dalam memutus perkara ini hakim menggunakan Pasal 2 ayat (1), 42 dan 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo, pasal 99 dan 103 Kompilasi Hukum Islam sebagai dalil. Sesuai dengan prosedur permohonan penetapan asal usul di bawah tangan ini seharusnya dilakukannya itsbat nikah terlebih dahulu. Dari kesimpulan di atas, disarankan kepada semua pihak untuk mempertegas tentang status anak yang disebabkan perkawinan ulang orang tua dalam putusan maupun dalam Undang-Undang yang berlaku.