Tinjauan yuridis terhadap efektivitas peraturan daerah Kabupaten Kediri N0. 4 tahun 2018 dalam penataan toko modern di Kabupaten Kediri

Perkembangan toko modern di Kabupaten Kediri menunjukkan peningkatan yang cukup pesat dan berpotensi menimbulkan persaingan dengan pasar tradisional serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Untuk mengatur dan menata perkembangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Kediri menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 mengenai Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai permasalahan yang menunjukkan belum optimalnya penerapan ketentuan Perda tersebut. Berdasarkan hal tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) bagaimana penataan toko modern dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2018 dan (2) bagaimana efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Kediri No.4 Tahun 2018 dalam penataan toko modern di Kabupaten Kediri. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta didukung dengan penelitian lapangan melalui wawancara dan observasi. Seluruh data yang diperoleh kemudian dianalisis untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2018 telah mengatur penataan toko modern secara cukup jelas, meliputi ketentuan perizinan, zonasi, jarak pendirian, serta sanksi administratif. Namun dalam praktiknya, penerapan Perda tersebut belum berjalan secara efektif. Hal ini disebabkan oleh lemahnya pengawasan dari pemerintah daerah, kurang tegasnya penerapan sanksi administratif, serta masih rendahnya tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan yang diatur dalam Perda. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, disarankan agar Pemerintah Kabupaten Kediri meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum secara konsisten terhadap pelaku usaha toko modern. Selain itu, diperlukan penerapan sanksi administratif secara tegas dan berkesinambungan serta penguatan koordinasi antarinstansi terkait agar tujuan penataan toko modern dan perlindungan terhadap pasar tradisional serta UMKM dapat terwujud secara optimal.