Tinjauan hukum islam dan undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan terhadap realisasi hak karyawan dalam mendapatkan pesangon PHK akibat perusahaan pailit di PT Hair Star Indonesia Sidoarjo

Persaingan usaha yang semakin ketat dan dampak pandemi COVID-19 menyebabkan banyak perusahaan mengalami kepailitan yang berdampak pada tidak terpenuhinya hak pesangon pekerja akibat PHK, sebagaimana terjadi pada PT Hair Star Indonesia Sidoarjo. Penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif ini menggunakan data observasi dan wawancara untuk menganalisis realisasi pembayaran pesangon serta tinjauannya menurut hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembayaran pesangon belum terealisasi sebagaimana mestinya karena keterbatasan harta pailit sehingga hak pekerja belum terpenuhi. Ditinjau dari hukum Islam, kondisi tersebut belum mencerminkan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam akad ijarah, sementara menurut hukum taflis kepailitan tidak menghapus kewajiban utang melainkan mengatur penyelesaiannya secara proporsional, dan menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Keternagakerjaan pengusaha tetap wajib memenuhi hak pesangon meskipun pelaksanaannya terhambat, sehingga diperlukan peran aktif pekerja dan serikat buruh, tanggung jawab pengusaha, serta penguatan regulasi pemerintah agar pemenuhan hak pesangon dapat terlaksana secara adil dan efektif.