Upaya pemerintah untuk mewujudkan perlindungan hukum terhadap konflik hak atas tanah: studi kasus di Desa Semedusari Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan

Sengketa tanah yang terjadi antara warga Desa Semedusari di Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan, dengan pihak TNI Angkatan Laut telah berlangsung sejak tahun 1961. Tanah seluas kurang lebih 3.569 hektare yang dijadikan sebagai kawasan latihan militer membuat masyarakat mengalami ketidakjelasan hukum atas lahan yang mereka tempati, serta terganggunya kenyamanan dan keamanan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk konflik yang terjadi serta menilai bagaimana peran pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum bagi warga terdampak. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris dengan metode kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan perangkat desa dan observasi langsung di lokasi konflik, serta ditunjang oleh dokumentasi dan studi kepustakaan. Fokus penelitian diarahkan pada sejauh mana pemerintah menjalankan fungsinya dalam merespons konflik agraria yang melibatkan warga dan lembaga militer. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa konflik muncul akibat klaim lahan oleh kedua belah pihak yang tidak didukung oleh kepastian hukum yang kuat. Pemerintah telah berupaya melakukan penyuluhan, mediasi, hingga koordinasi antar lembaga, namun hasilnya belum mampu menyelesaikan masalah secara menyeluruh. Beberapa faktor penghambatnya antara lain tidak adanya regulasi khusus untuk menyelesaikan konflik tanah di kawasan pertahanan, lemahnya posisi warga secara hukum, serta tidak adanya keputusan resmi terkait status kepemilikan lahan tersebut. Oleh karena itu, perlu adanya langkah tegas dari pemerintah pusat berupa kebijakan khusus atau regulasi nasional untuk menangani konflik serupa. Pemerintah daerah juga harus proaktif dalam memperjuangkan hak masyarakat dengan berbasis pada data yang akurat dan pendekatan yang adil. Selain itu, warga juga perlu diberikan edukasi hukum agar mereka lebih memahami cara-cara legal dalam memperjuangkan hak atas tanah yang mereka tempati secara turun-temurun.