Analisis maqāṣid al-sharī’ah Asy-Syatibi terhadap larangan perkawinan semarga pada masyarakat adat Mandailing: studi kasus Kelurahan Bagan Batu Kota Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir

Penelitian Ini berjudul analisis maqāṣid al-sharī’ah Asy-Syatibi terhadap larangan perkawinan semarga pada masyarakat adat Mandailing (studi kasus Kelurahan Bagan Batu Kota Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir) yang membahas tentang tantangan bagi pelaku perkawinan semarga dalam larangan perkawinan semarga pada masyarakat adat mandailing. Penelitian ini berusaha mengkaji bagaimana dinamika larangan perkawinan semarga pada masyarakat adat Mandailing studi kasus Kelurahan Bagan Batu Kota Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir dan bagaimana larangan Perkawinan semarga pada masyarakat adat mandailing studi kasus Kelurahan Bagan Batu Kota Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Perspektif Maqāṣid Al-Sharī’ah Asy-Syatibi. Skripsi ini adalah penelitian empiris. Terdapat dua sumber data dalam penelitian ini yakni, sumber data primer yaitu pelaku perkawinan semarga, dan sumber data sekunder yang berupa tokoh adat Mandailing Kelurahan Bagan Batu Kota. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif dengan mendeskripsikan tentang larangan perkawinan semarga terhadap masyarakat adat Mandailing di Kelurahan Bagan Batu Kota Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, kemudian dianalisis menggunakan teori hukum Islam berupa maqāṣid al-sharī’ah. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa: pertama perkawinan semarga terjadi pada masyarakat Adat Mandailing di Kelurahan Bagan Batu Kota Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir terjadi karena faktor Perubahan sosial dan modernisasi, faktor peningkatan pendidikan serta faktor cinta dan keinginan pribadi meskipun melanggar adat. Kedua, Larangan Perkawinan Semarga Pada Masyarakat Adat Mandailing di Kelurahan Bagan Batu Kota Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir tidak sejalan dengan tujuan syariat yaitu maqāṣid al-sharī’ah Asy-Syathibi karena praktik ini tidak memenuhi beberapa unsur pemeliharaan dalam maqāṣid al-sharī’ah. Sejalan dengan kesimpulan diatas, penulis menyarankan: pertama, saling mernghargai pilihan individu untuk membuat pilihan hidup mereka sendiri, selama mereka memahami konsekuensinya. Kedua, revisi sanksi adat yang berlaku karena sanksi yang terlalu keras dapat memicu reaksi negatif dan justru mengikis kepercayaan terhadap adat itu sendiri. Ketiga, melakukan dialog terbuka antara generasi tua yang memegang teguh adat dan generasi muda yang mungkin memiliki pandangan berbeda, untuk mencapai kesepahaman dan solusi yang saling menghormati.