Analisis penolakan suami terhadap partisipasi istri dalam program keluarga berencana (KB) perspektif maqasid al-syari’ah studi kasus di Desa Baron Kabupaten Nganjuk

Penolakan suami terhadap partisipasi istri dalam program Keluarga Berencana (KB) masih menjadi persoalan yang dijumpai di masyarakat pedesaan,termasuk di Desa Baron, Kabupaten Nganjuk. Fenomena ini dipengaruhi oleh budaya patriarki, pemahaman agama yang belum komprehensif, serta nilai keluarga tradisional yang menempatkan suami sebagai pengambil keputusan utama dalam rumah tangga. Dampaknya adalah terbatasnya hak reproduksi perempuan dan meningkatnya risiko kehamilan yang tidak direncanakan. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini membahas faktor-faktor penolakan suami terhadap partisipasi istri dalam KB serta pandangan hukum Islam terhadap program KB dan hak istri dalam menentukan kesehatan reproduksi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis data primer diperoleh melalui wawancara dengan bidan desa sebagai informan kunci dan observasi di Polindes serta Posyandu Desa Baron sedangkan data sekunder bersumber dari literatur ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan sumber hukum Islam. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan mengaitkan temuan lapangan dengan teori persepsi, teori penolakan, dan prinsip maqāṣid alsyarī‘ah.Hasil penelitian menunjukkan bahwa penolakan suami terhadap partisipasi istri dalam program KB diwujudkan dalam bentuk larangan langsung, kurangnya dukungan, dan tekanan dari keluarga besar. Penolakan tersebut dipengaruhi oleh kekhawatiran terhadap dampak kontrasepsi, keyakinan budaya mengenai banyaknya anak, serta pemahaman agama yang bersifat tekstual. Dalam perspektif hukum Islam, praktik penolakan ini tidak sejalan dengan tujuan syariat yang menekankan perlindungan terhadap jiwa (ḥifẓ al-nafs) dan keturunan (ḥifẓ al-nasl). Berdasarkan hasil penelitian, disarankan adanya peningkatan edukasi KB yang melibatkan tenaga kesehatan dan tokoh agama dengan pendekatan keagamaan yang komprehensif. Selain itu, perlu diperkuat komunikasi dan musyawarah antara suami dan istri agar keputusan terkait kesehatan reproduksi dapat diambil secara adil dan berorientasi pada kemaslahatan keluarga.