Constitutional compliance : in casu eksekutorial putusan mahkamah konstitusi atas perubahan dan atau/ pembuatan undang-undang dalam perspektif siyasah dusturiyah

Penelitian ini merupakan hasil dari penelitian pustaka (library research) yang menggunakan sumber perpustakaan untuk memperoleh data. Selain itu, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Mahkamah Konstitusi dan hasil penelitian Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Fakultas Hukum Trisakti Tahun 2019. Data tersebut selanjutnya dianalisis dalam perspektif Hukum Tata Negara Indonesia untuk menemukan faktor tidak terimplementasinya Putusan Mahkamah Konstitusi, serta atas faktor yang telah ditemukan dianalisis menggunakan perspektif siyasah Dusturiyah untuk menemukan solusi dalam perspektif islam atas permasalahan yang terjadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor tidak terimplementasinya putusan Mahkamah Konstitusi terdapat 2 (dua) hal, yakni pertama, tidak adanya tenggat waktu dalam mengimplementasikan putusan Mahkamah Konstitusi, Kedua, Tidak adanya sanksi bagi Pembentuk Undang-Undang apabila tidak mengimplementasikan putusan Mahkamah Konstitusi. Serta dari perspektif siyasah Dusturiyah menemukan titik korelasi dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, yakni dengan memberikan sanksi pemecatan kepada Ahl al-hall wa al-‘aqd apabila tidak membentuk undang-undang berdasarkan kemaslahatan, salah satunya yakni dengan menindaklanjuti putusan wilayah al-mazalim. Dari dua hasil tersbut menunjukkan terdapat korelasi antara permasalahan dalam ketatanegaraan indonesia untuk diselesaikan dalam perspektf ketatanegaraan islam yakni dengan memberikan sanksi kepada Dewan Perwakilan Rakyat apabila tidak menindaklanjuti atas putusan Mahkamah Konstitusi. Dari hasil penelitian ini,saran yang dapat Penulis tawarkan adalah : Pertama, dengan melakukan revisi Pasal 10 ayat (1) UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dengan memberikan tenggat waktu kepada Dewan Perwakilan Rakyat dalam mengimplementasikan Putusan Mahkamah Konstitusi, Kedua, dengan melakukan revisi Kembali Pasal 10 ayat (1) UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dengan memberikan sanksi apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak mengimplementasikan Putusan Mahkamah Konstitusi.