Tanggung jawab negara terhadap perlindungan data pribadi dalam perspektif hukum pidana Indonesia

Fenomena kebocoran data pribadi di Indonesia semakin mengkhawatirkan di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Penggunaan internet yang tinggi menyebabkan data pribadi mudah tersebar, baik secara sadar maupun tanpa persetujuan. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi lahir sebagai respons hukum atas situasi ini. Namun demikian, penegakan hukumnya masih menghadapi berbagai kendala, mulai dari lemahnya substansi hukum, ketidaksiapan aparat penegak hukum, hingga rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga data pribadi sebagai bagian dari hak asasi manusia. Adapun rumusan masalah yang diangkat yaitu bagaimana perlindungan data pribadi dalam perspektif hukum pidana Indonesia? dan Bagaimana bentuk tanggung jawab negara terhadap perlindungan hukum data pribadi dalam perspektif hukum pidana Indonesia? Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Data kemudian dikumpulkan melalui studi literatur terhadap bahan hukum primer dan sekunder, lalu dianalisis secara deskriptif dan kualitatif untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai isu yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap data pribadi melalui hukum pidana belum sepenuhnya efektif. Terjadi ketimpangan antara regulasi yang ada dengan implementasinya di lapangan. Selain itu, tanggung jawab negara dalam menjamin perlindungan hukum terhadap data pribadi belum berjalan maksimal. Negara masih cenderung reaktif dalam menghadapi pelanggaran data pribadi, Hukum pidana memiliki peran penting sebagai sarana dalam menjadikan pengguna terhadap perlindungan data pribadi yang aman. Kesimpulannya, perlindungan data pribadi dalam perspektif hukum pidana Indonesia perlu diperkuat secara substansial maupun struktural. Negara tidak hanya membuat regulasi, akan tetapi juga bertanggung jawab dalam memastikan sistem perlindungan berjalan efektif dan menjamin keadilan bagi korban.