Analisis fiqh siya̅sah dustūriyyah tentang implementasi pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol

Penelitian ini menganalisis implementasi pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol dalam perspektif Fiqh Siya̅sah Dustūriyyah. Fokusnya pada latar belakang pembangunan infrastruktur di Indonesia yang kerap membutuhkan pembebasan tanah untuk kepentingan umum. Kajian mencakup Undang-Undang No.2 Tahun 2012 serta prinsip keadilan sosial Islam terkait proses pembebasan tanah dan ganti rugi yang adil. Tujuan penelitian ini adalah menelaah peran negara dan penerapan prinsip Fiqh Siya̅sah Dustūriyyah dalam menciptakan kebijakan yang adil,transparan, dan beretika. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (doctrinal research) dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan(statute approach) dan pendekatan historis (historical approach), teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan (library research), serta sumber bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer (seperti UUD 1945, UU No. 2 Tahun 2012, UU No. 2 Tahun 2022, Alquran dan Hadis) dan bahan hukum sekunder (buku, jurnal, literatur, makalah, dan karya ilmiah lainnya). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembebasan tanah untuk kepentingan umum dalam perspektif Fiqh Siya̅sah Dustūriyyah memerlukan pendekatan adil dan menyeluruh, dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan hak individu. Negara berperan sebagai regulator, pelindung, dan fasilitator untuk memastikan proses yang transparan dan adil. Dalam proyek infrastruktur, musyawarah, transparansi, serta perhatian terhadap masyarakat adat dan kelompok rentan sangat penting. Tanah harus dikelola bijak tanpa mengabaikan hak kepemilikan dan nilai budaya. Tantangan ketimpangan kompensasi memerlukan reformasi regulasi yang sesuai dengan syariah. Berdasarkan hasil penelitian, penulis berharap pemerintah memperkuat regulasi pertanahan yang adil, mengembangkan sistem ganti rugi yang transparan, serta meningkatkan kapasitas aparatur negara agar profesional dan jujur. Partisipasi aktif masyarakat, terutama masyarakat adat, harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan guna mencegah penindasan dan menjamin kebijakan yang berpihak pada kepentingan bersama. Selain itu, mekanisme pengawasan berkelanjutan penting agar proses pembebasan tanah benar-benar adil dan membawa manfaat bagi kesejahteraan tanpa melanggar hak individu.