Kedudukan hukum dan kewenangan dewan pengawas syariah dalam memastikan kepatuhan prinsip syariah pada Bank Umum Syariah

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum dan kewenangan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam memastikan kepatuhan prinsip syariah pada bank umum syariah di Indonesia. Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi: (1) bagaimana kedudukan hukum Dewan Pengawas Syariah pada bank umum syariah, dan (2) bagaimana kewenangan Dewan Pengawas Syariah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan fatwa DSN-MUI, serta bahan hukum sekunder berupa literatur dan jurnal ilmiah yang relevan. Pembahasan menunjukkan bahwa secara normatif Dewan Pengawas Syariah memiliki kedudukan hukum yang sah dan strategis sebagai organ internal bank syariah yang berfungsi melakukan pengawasan kepatuhan syariah. Kewenangan DPS meliputi pemberian nasihat dan saran kepada direksi serta pengawasan terhadap kegiatan dan produk bank agar sesuai dengan prinsip syariah. Namun demikian, kewenangan DPS dalam praktik masih bersifat terbatas karena tidak disertai kekuatan mengikat dan sanksi hukum yang tegas, sehingga berpotensi menurunkan efektivitas pengawasan syariah. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa kedudukan hukum dan kewenangan Dewan Pengawas Syariah telah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan, namun pelaksanaannya belum optimal dalam menjamin kepatuhan prinsip syariah pada bank umum syariah. Oleh karena itu, disarankan adanya penguatan regulasi yang memberikan kewenangan mengikat kepada DPS, peningkatan independensi DPS dalam struktur bank, serta pembatasan perangkapan jabatan guna mendukung efektivitas pengawasan syariah secara berkelanjutan.