Hukum jual beli handphone second rekondisi perspektif khes dan fatwa dsn mui no. 110/mui/ix/2017: studi kasus di Alistore.id Mall WTC Surabaya

Praktik jual beli handphone (HP) second rekondisi, seperti kasus yang terjadi antara pembeli dan Ali.Store di WTC Mall Surabaya, sering kali menimbulkan sengketa karena ketidakjelasan kondisi barang. Permasalahan ini mengindikasikan adanya potensi pelanggaran terhadap prinsip keadilan dan kejelasan (gharar) dalam Muamalah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan mengkaji status hukum akad jual beli tersebut serta mekanisme penyelesaian sengketanya, ditinjau dari Fikih Muamalah dan Fatwa DSN-MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017. Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan sociological jurisprudence, data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan kajian literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun akad secara formal telah memenuhi rukun jual beli (penjual, pembeli, objek, dan harga), proses pra-akadnya bermasalah. Penjual ditemukan kurang transparan dan hanya memeriksa fungsi dasar HP, tidak mengetahui kondisi internal secara menyeluruh. Hal ini menyebabkan informasi yang diberikan kepada pembeli parsial, sehingga menimbulkan unsur ketidakjelasan (gharar) dan berpotensi menjadi penipuan (tadlis), serta menyebabkan cacat pada shigat al-‘aqd. Analisis berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 110/2017 memperkuat kesimpulan bahwa praktik tersebut tidak sesuai dengan prinsip syariah yang menuntut transparansi penuh dan kejelasan objek, sebab tidak terpenuhinya keharusan kejelasan kualitas barang. Dengan demikian, akad tersebut dianggap tidak sepenuhnya sah secara syariah. Sebagai solusi, penelitian ini merekomendasikan penyelesaian sengketa melalui jalur perdamaian (ishlah) non-litigasi, di mana pembeli dapat menggunakan hak khiyar jika menemukan kecacatan (khiyar al-‘aib). Untuk mencegah sengketa di masa mendatang, pedagang didorong untuk menerapkan transparansi informasi yang komprehensif, menyediakan keterangan kondisi barang secara rinci, dan menguatkan akad melalui kontrak tertulis yang mencantumkan hak dan kewajiban masing-masing pihak.