Komunikasi publik dan persepsi sosial tentang fatwa haram sound horeg oleh MUI Jawa Timur

Fenomena sound horeg sebagai bentuk hiburan populer di Jawa Timur telah memunculkan dinamika sosial yang kompleks, khususnya setelah Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur mengeluarkan fatwa haram terhadap praktik tersebut. Fatwa ini tidak hanya berfungsi sebagai keputusan hukum keagamaan, tetapi juga sebagai pesan komunikasi publik yang memicu beragam persepsi, sikap, dan respons sosial di tengah masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menemukan strategi komunikasi publik MUI Jawa Timur dalam mengomunikasikan fatwa hukum sound horeg serta mengetahui persepsi masyarakat terhadap fatwa haram sound horeg.. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pendekatan interpretif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi terhadap masyarakat terdampak dan komunitas sound horeg di beberapa wilayah di Jawa Timur. Analisis data dilakukan secara tematik dengan menggunakan kerangka teori persepsi sosial, konsep otoritas simbolik, ambivalensi sikap, serta teori Elaboration Likelihood Model (ELM) dan Persepsi untuk memahami proses pemaknaan dan penerimaan pesan fatwa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi publik MUI Jawa Timur terkait fatwa haram Sound Horeg dilakukan melalui strategi bertahap dan multikanal, dengan menekankan pendekatan normatif-keagamaan yang dipadukan dengan pertimbangan sosial. Pesan fatwa dibingkai dalam narasi kemaslahatan, ketertiban sosial, dan pencegahan mudarat. Namun, perbedaan karakteristik audiens memengaruhi persepsi publik. Sebagian masyarakat menerima fatwa sebagai pedoman moral, sementara komunitas Sound Horeg menunjukkan persepsi beragam, mulai dari penerimaan bersyarat hingga penolakan, terutama karena kekhawatiran dampak ekonomi dan identitas budaya. Temuan ini menunjukkan bahwa efektivitas komunikasi fatwa dipengaruhi oleh kesesuaian pesan, media, dan tingkat keterlibatan dialogis antara komunikator dan khalayak. Penelitian ini menegaskan bahwa strategi komunikasi publik MUI Jawa Timur dalam menyampaikan fatwa haram sound horeg telah dilaksanakan secara sistematis, sah secara kelembagaan, dan sesuai dengan mandat keulamaan. Perbedaan respons masyarakat tidak menunjukkan kegagalan komunikasi, melainkan mencerminkan variasi jalur pemrosesan pesan sebagaimana dijelaskan dalam Elaboration Likelihood Model (ELM). Persepsi masyarakat terhadap fatwa terbentuk secara kontekstual melalui pengalaman sosial, kepentingan praktis, dan tingkat keterikatan religius, sehingga fatwa tidak hanya dipahami sebagai keputusan teologis, tetapi juga sebagai pesan publik yang dinegosiasikan dalam ruang sosial dan budaya masyarakat.