Berita Acara Pemungutan suara ulang dalam pemilu Legislatif di Kabupaten Sumenep tahun 2009 dalam prespektif Fiqh Siyasah : studi kasus pasal 220 UU No. 10 TH. 2008 tentang Pemilu Legislatif

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan dan dokumen (field reseach) dengn judul Berita Acara Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilu Legislatif di Kabupaten Sumenep Tahun 2009 Dalam Prespektif Fiqh siyasah (Studi Kasus Pasal 220 UU No. 10 Th. 2008 Tentang Pemilu Legislatif). Dalam penulisan skripsi ini ada 2 (dua) pokok permasalahan yang akan bahas, yaitu yang pertama, Bagaimana bentuk pelanggaran pemilu legislatif tahun 2009 di Desa Talang Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep dan berita acara Panwaslu Kecematan Saronggi?. Dan yang kedua yaitu, Bagaimana tinjauan Fiqh Siyasah terhadap berita acara pemungutan suara ulang di Kabupaten Sumenep atas pelanggaran pemilu legislatif tahun 2009 di Desa Talang Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep?
Adapun penelitian ini dihimpun melalui bibliograpich dan studi lapangan, dengan cara observasi, serta mempelajari buku-buku, dokumen-dokumen. Dan selanjutnya di analisis dengan teknik deskriptif-analitis, yaitu suatu metode yang dipergunakan dengan jalan memberikan gambaran terhadap masalah yang dibahas dengan menyusun fakta-fakta sedemikian rupa sehingga membentuk konfigurasi masalah yang dapat dipahami dengan jelas. Dalam hal ini menggambarkan pemungutan suara ulang di Kabupaten Sumenep tahun 2009. Dalam hal menarik kesimpulan melalui pola nalar deduktif verifikatif, yaitu bermaksud menganalisis data yang berangkat dari kaidah-kaidah atau prinsip-prinsip konsep fiqh siyasah yang kemudian ditarik pada sebuah kesimpulan yang bersifat khusus, yaitu analisis fiqh siyasah terhadap pemungutan suara ulang pemilu legislatif di Kabupaten Sumenep 2009.
Pembahasan dalam skripsi ini menghasilkan kesimpulan bahwasannya pelanggaran pemilu legislatif di Kabupaten Sumenep yang terjadi tersebut harus dilaksanakan pemilu ulang. Dan pandangan Fiqih Siyasah sikap Panwaslu Kabupaten Sumenep merupakan sikap yang menegakkan amar ma’ruf nahi mungkar.
Berdasarkan kesimpulan di atas hendaknya Panwaslu berani dalam mengemban amanah yang diberikan oleh pemerintah untuk dapat menegakkan keadilan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.